JAKARTA – Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Laporan diajukan oleh Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) yang menilai tindakan Palguna melampaui batas kepatutan etis jabatannya.
Formasi menyoroti beberapa hal, termasuk pernyataan Palguna yang menyatakan lebih baik diberhentikan daripada membuka substansi laporan etik terhadap hakim MK Adies Kadir saat rapat bersama DPR beberapa waktu lalu.Baca Juga:
Selain itu, Palguna dinilai melanggar prinsip kerahasiaan dan kolegialitas dengan membeberkan absensi Hakim Anwar Usman dalam laporan tahunan 2025 sebelum mekanisme internal diselesaikan.
Menanggapi laporan tersebut, Palguna menegaskan bahwa proses laporan terhadap Adies tetap berjalan normal dan laporan terhadap dirinya tidak mengganggu mekanisme MKMK.
"Soal laporan itu sama sekali tidak mengganggu kerja MKMK. Kami bekerja seperti biasa. Alurnya sudah ajeg/baku," ujar Palguna, Minggu (22/2).
Saat ini, laporan terhadap Adies telah masuk tahap Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan kelayakan laporan dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan.
Palguna sebelumnya diundang rapat oleh Komisi III DPR pada 18 Februari 2026.
Beberapa anggota DPR mengkritik sikap Palguna yang menolak membuka status laporan terkait penerapan Adies sebagai hakim MK.
Palguna bersikukuh bahwa substansi laporan adalah rahasia dan bagian dari independensi MKMK, bahkan menegaskan lebih baik mundur daripada membuka detail laporan ke DPR.
Paripurna DPR ke-14 kemudian menetapkan bahwa MKMK tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi, termasuk laporan terhadap Adies Kadir.
Keputusan ini tertuang dalam surat pimpinan Komisi III nomor B/117/PW.01/2/2026 tanggal 18 Februari 2026.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
