Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna Dilaporkan ke MKMK di Tengah Penanganan Kasus Adies Kadir

JAKARTA – Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Laporan diajukan oleh Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) yang menilai tindakan Palguna melampaui batas kepatutan etis jabatannya.

Formasi menyoroti beberapa hal, termasuk pernyataan Palguna yang menyatakan lebih baik diberhentikan daripada membuka substansi laporan etik terhadap hakim MK Adies Kadir saat rapat bersama DPR beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• KPK Tegaskan Dukung RUU Perampasan Aset, Pelaku Korupsi Tak Hanya Kehilangan Kebebasan

Selain itu, Palguna dinilai melanggar prinsip kerahasiaan dan kolegialitas dengan membeberkan absensi Hakim Anwar Usman dalam laporan tahunan 2025 sebelum mekanisme internal diselesaikan.

Menanggapi laporan tersebut, Palguna menegaskan bahwa proses laporan terhadap Adies tetap berjalan normal dan laporan terhadap dirinya tidak mengganggu mekanisme MKMK.

"Soal laporan itu sama sekali tidak mengganggu kerja MKMK. Kami bekerja seperti biasa. Alurnya sudah ajeg/baku," ujar Palguna, Minggu (22/2).

Saat ini, laporan terhadap Adies telah masuk tahap Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan kelayakan laporan dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan.

Palguna sebelumnya diundang rapat oleh Komisi III DPR pada 18 Februari 2026.

Beberapa anggota DPR mengkritik sikap Palguna yang menolak membuka status laporan terkait penerapan Adies sebagai hakim MK.

Palguna bersikukuh bahwa substansi laporan adalah rahasia dan bagian dari independensi MKMK, bahkan menegaskan lebih baik mundur daripada membuka detail laporan ke DPR.

Paripurna DPR ke-14 kemudian menetapkan bahwa MKMK tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi, termasuk laporan terhadap Adies Kadir.

Keputusan ini tertuang dalam surat pimpinan Komisi III nomor B/117/PW.01/2/2026 tanggal 18 Februari 2026.

Meski demikian, Komisi III meminta MKMK tetap konsisten menjalankan kewenangan sesuai Pasal 27A UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yang membatasi tugas MKMK hanya pada penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang sedang menjabat.

"Kalau itu yang bapak minta, lebih saya minta diberhentikan jadi Majelis Kehormatan. Serius, karena itu adalah mahkotanya Majelis Kehormatan," tegas Palguna saat rapat bersama DPR.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyentuh isu independensi lembaga, transparansi, dan etika pejabat tinggi negara.*

(cn/ad)

KPK Tegaskan Dukung RUU Perampasan Aset, Pelaku Korupsi Tak Hanya Kehilangan Kebebasan

Ahmad Sahroni Aktif Lagi sebagai Wakil Ketua Komisi III, MKD DPR Tegaskan Tak Ada Pelanggaran

Polres Tual Tetapkan Bripda MS Tersangka Penganiayaan yang Hilangkan Nyawa Pelajar

Habiburokhman Desak Ketua BEM UGM Lapor Polisi Terkait Teror: Kami Pastikan Pelaku Bukan Dari Pendukung Pak Prabowo

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna Dilaporkan FORMASI atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Kepercayaan Publik Tercoreng, Polri Minta Maaf atas Kasus Brimob di Tual