JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) di Sumatra.
Penggeledahan ini dilakukan pada 12–14 Februari 2026 dan menyasar sejumlah kantor perusahaan serta rumah pribadi tersangka.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa dari penggeledahan tersebut pihaknya berhasil menyita enam unit mobil mewah, termasuk Toyota Alphard, Corolla Hybrid, Avanza, beserta BPKB, serta tiga kendaraan roda empat lainnya.Baca Juga:
"Yang jelas, ada satu unit Alphard disita dari rumah tersangka di Medan, sementara tiga kendaraan lainnya berada di Pekanbaru," ujar Anang, Minggu (22/2).Selain kendaraan, penyidik juga mengamankan alat bukti elektronik seperti laptop, CPU, alat komunikasi, hingga sertifikat tanah.
Penggeledahan tersebar di 11 lokasi di Sumatera Utara (Medan) dan lima lokasi di Pekanbaru.Kasus ini bermula dari kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh pemerintah.
Namun, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor yang diklaim sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO). Dugaan keterlibatan oknum penyelenggara negara memuluskan praktik ini untuk mendapatkan kickback, menimbulkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp10,6–14,3 triliun.
Hingga saat ini, Jampidsus Kejagung telah menetapkan 11 tersangka, di antaranya pejabat pemerintah dan direktur perusahaan swasta:
1. R Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) – Direktur Teknis Kepabeanan DJBC
2. Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) – Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Kemenperin
3. Muhammad Zulfikar (MZ) – Kepala Seksi Penyuluhan KPBC Pekanbaru
4. ES – Direktur PT SMP, PT SMA, PT SMS
5. ERW – Direktur PT BMM
6. FLX – Dirut PT AP & Head Commerce PT AP
7. RND – Direktur PT TAJ
8. TNY – Direktur PT TEO & Pemegang Saham PT Green Product International
9. VNR – Direktur PT SIP
10. RBN – Direktur PT CKK
11. YSR – Dirut PT MAS & Komisaris PT SBPKejagung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas tindak pidana korupsi di sektor ekspor CPO dan menghimbau masyarakat melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait peredaran komoditas sawit.
"Upaya paksa ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam memberantas praktik korupsi skala besar yang merugikan negara," kata Anang.*
(bi/ad)
Baca Juga:
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
