PERSAJA dan IKAHI Teken MoU, Dorong Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
JAKARTA Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BANGKA – Aktivitas penambangan timah diduga ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, kembali mencuat.
Pantauan tim investigasi pada Sabtu (21/2/2026) menunjukkan sedikitnya 20 unit Ponton Isap Produksi (PIP) beroperasi sepanjang alur sungai, bahkan sebagian tetap bekerja hingga malam hari.
Kepala Desa Jada Bahrin menegaskan, pemerintah desa tidak pernah mengeluarkan izin bagi kegiatan ini. "Ini ilegal, apalagi berada di DAS," tegasnya.Baca Juga:
Secara hukum, penambangan tanpa izin termasuk pelanggaran serius.
UU Minerba (UU No. 3/2020) menyatakan, setiap orang yang menambang tanpa izin resmi bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Ancaman pidana bisa bertambah bila aktivitas menimbulkan kerusakan lingkungan atau membahayakan masyarakat.
.jpeg)
Lokasi tambang yang berada di DAS menimbulkan risiko lingkungan serius.
Sedimentasi, kekeruhan air, dan kerusakan habitat biota perairan bisa dikategorikan sebagai perusakan lingkungan sesuai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ancaman pidana bagi perusak lingkungan bisa mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.
Ironisnya, lokasi ini pernah ditertibkan aparat gabungan, namun aktivitas ilegal kembali muncul.
Kepala desa mengatakan, warga diarahkan menunggu penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari kementerian terkait, namun kekosongan legalitas dimanfaatkan pihak tertentu untuk tetap menambang.
"Kami berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan konsisten. Kalau tidak segera ditertibkan, bisa timbul konflik sosial," ujar kepala desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat terkait penindakan terbaru. Namun, praktik tambang ilegal ini bukan sekadar pelanggaran administratif.
Dengan potensi pidana berat dan kerusakan lingkungan, pemerintah daerah dan aparat hukum menghadapi ujian serius terkait penegakan hukum di Bangka.*
(ad)
JAKARTA Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ke
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkung
PEMERINTAHAN
MEDAN Ribuan kader Partai NasDem dari berbagai daerah di Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor DPW NasDem Sumut, Jalan HM Yamin,
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota Medan mempercepat persiapan lahan dan infrastruktur untuk pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi List
PEMERINTAHAN
SIAK Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian anggota Ditsamapta, Bripda Natanael Si
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan sejumlah wilayah di Kota Medan masih tergolong rawan kejahat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah be
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi sempadan sungai sekaligus menemui warga terdampak banjir b
PEMERINTAHAN
SERANG Pernyataan kontroversial terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan yang melibatkan oknum
HUKUM DAN KRIMINAL