JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 4 Maret 2026, KPK menyatakan kerugian keuangan negara mencapai Rp 622,09 miliar.
Tim Biro Hukum KPK menyebutkan, perhitungan kerugian tersebut telah dirampungkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Baca Juga:
"Perkara tindak pidana korupsi a quo telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 622.090.207.166," ujar perwakilan KPK dalam persidangan.
Menurut KPK, nilai kerugian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang KPK yang mensyaratkan minimal kerugian negara Rp 1 miliar untuk penanganan perkara korupsi oleh lembaga antirasuah itu.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, KPK juga menegaskan penetapan Yaqut sebagai tersangka telah melalui proses penyidikan yang sah dan memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti.
Penyidik, kata KPK, telah meminta keterangan lebih dari 40 orang saksi dalam perkara ini.
KPK menilai permohonan praperadilan yang diajukan Yaqut tidak tepat sasaran atau error in objecto.
Lembaga tersebut berpendapat bahwa dalil yang diajukan pemohon telah memasuki pokok perkara, yang seharusnya diuji dalam persidangan tindak pidana korupsi, bukan dalam forum praperadilan.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Yaqut meminta hakim tunggal membatalkan status tersangka kliennya.
Kuasa hukum Yaqut menyatakan penetapan tersangka tidak didukung kecukupan alat bukti, baik terkait dugaan aliran dana maupun tudingan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang kuota haji tambahan.
Sidang praperadilan ini menjadi penentu sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Yaqut, sebelum perkara memasuki tahap penuntutan.*
(d/dh)
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN Prioritas dan BTN Private melalui rang
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digi
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS UTARA Seorang petani berinisial HAY (33) diamankan polisi setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu saat duduk santai
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga
EKONOMI
ACEH JAYA Satlantas Polres Aceh Jaya gencar melakukan patroli penertiban balap liar dan penggunaan knalpot brong di Jalan Lintas Banda A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah menghadap
EKONOMI
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan manipulasi harga saham dan Initial Public Offerin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menetapkan target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Menter
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsour
HUKUM DAN KRIMINAL
