KPK Telusuri Jejak Uang Kasus Kuansing, Pengembalian Dana Raja Juli Ikut Didalami
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dua saksi kasus korupsi Bupati Pati Sudewo berupaya menghambat proses penyidikan dengan mengkondisikan keterangan saksi lain.
Dugaan ini muncul saat pemeriksaan terhadap Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Tambakromo, Noor Eva Khasanah, dan Kepala Desa Angkatan Lor, Sudiyono, pada Rabu (4/3/2026).
"Penyidik mendalami adanya dugaan perbuatan kedua saksi ini yang berupaya mengumpulkan para saksi lain dan mengkondisikan keterangan. Hal ini tentunya bisa menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (5/3/2026).Baca Juga:
Budi mengimbau para saksi lain untuk tetap kooperatif, memberikan keterangan yang jujur dan lengkap.
"Kami harapkan semua saksi memberikan keterangan sebenar-benarnya saat pemeriksaan," ujarnya.
Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati pada Maret 2026.
KPK sebelumnya menetapkan Sudewo sebagai tersangka, bersama beberapa kepala desa yang menjadi bagian dari tim suksesnya.
Dalam penyidikan, terungkap bahwa Sudewo bersama timnya menetapkan tarif pendaftaran calon perangkat desa sebesar Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per orang, meningkat dari sebelumnya Rp 125 juta–Rp 150 juta.
Dari transaksi tersebut, sejumlah kepala desa dikabarkan telah mengumpulkan dana miliaran rupiah yang diduga diteruskan kepada Sudewo.
Atas perbuatannya, Sudewo dan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun akan diselesaikan setelah pro
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kem
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan yang mengaitkan kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, J
NASIONAL
PEMALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemal
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan penggunaan
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Polda Aceh sebagai bagian dari up
PEMERINTAHAN
PIDIE JAYA Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, melakukan safari silaturahmi ke sejumlah dayah di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memfasilitasi proses peralihan kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia dari Pemerintah Kabupate
PEMERINTAHAN