Sudaryono Buka Suara soal Dugaan Pemborosan MBG Rp10,5 Triliun, Begini Responsnya
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dua saksi kasus korupsi Bupati Pati Sudewo berupaya menghambat proses penyidikan dengan mengkondisikan keterangan saksi lain.
Dugaan ini muncul saat pemeriksaan terhadap Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Tambakromo, Noor Eva Khasanah, dan Kepala Desa Angkatan Lor, Sudiyono, pada Rabu (4/3/2026).
"Penyidik mendalami adanya dugaan perbuatan kedua saksi ini yang berupaya mengumpulkan para saksi lain dan mengkondisikan keterangan. Hal ini tentunya bisa menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (5/3/2026).Baca Juga:
Budi mengimbau para saksi lain untuk tetap kooperatif, memberikan keterangan yang jujur dan lengkap.
"Kami harapkan semua saksi memberikan keterangan sebenar-benarnya saat pemeriksaan," ujarnya.
Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati pada Maret 2026.
KPK sebelumnya menetapkan Sudewo sebagai tersangka, bersama beberapa kepala desa yang menjadi bagian dari tim suksesnya.
Dalam penyidikan, terungkap bahwa Sudewo bersama timnya menetapkan tarif pendaftaran calon perangkat desa sebesar Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per orang, meningkat dari sebelumnya Rp 125 juta–Rp 150 juta.
Dari transaksi tersebut, sejumlah kepala desa dikabarkan telah mengumpulkan dana miliaran rupiah yang diduga diteruskan kepada Sudewo.
Atas perbuatannya, Sudewo dan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.*
(k/dh)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun akan diselesaikan setelah pro
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kem
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan yang mengaitkan kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, J
NASIONAL
PEMALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemal
NASIONAL