Aceh Terima Tambahan Rp10,65 Triliun untuk Penanganan Daerah Terdampak Bencana
BANDA ACEH Pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh
PEMERINTAHAN
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali menegaskan peran strategisnya dalam pelayanan administrasi kewarganegaraan melalui Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan bagi 21 orang berkewarganegaraan ganda yang resmi memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Kamis (5/3/2026), di Ruang Darmawangsa, Denpasar.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dan dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, para pejabat administrator, serta saksi dari Kantor Desa dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali.
Pengambilan sumpah merupakan tahapan akhir bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah memenuhi ketentuan usia.Baca Juga:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak dengan kewarganegaraan ganda wajib menentukan pilihan paling lambat pada usia 21 tahun.

Dalam sambutannya, Eem Nurmanah menekankan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan momentum penting untuk meneguhkan identitas dan komitmen kebangsaan.
"Kegiatan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memfasilitasi permohonan kewarganegaraan. Setelah resmi menjadi WNI, Saudara memiliki tanggung jawab menanamkan rasa nasionalisme, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta tunduk pada hukum yang berlaku," ujar Eem.
Ia juga mengingatkan peserta agar dalam 14 hari ke depan mengembalikan dokumen kewarganegaraan asing kepada instansi berwenang agar status WNI mereka lengkap secara administratif.
Menutup acara, Eem Nurmanah memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada 21 WNI baru serta keluarga yang mendampingi proses tersebut.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya memberikan pelayanan kewarganegaraan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum, sekaligus memperkuat rasa kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
(ad)
BANDA ACEH Pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh
PEMERINTAHAN
SOLO Mantan Presiden RI, Joko Widodo, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Dayak Center di kawasan Ibu Kota Nusantara
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua
EKONOMI
JAKARTA Penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dinilai belum sah apabila belum didahului audit i
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Kitab UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (42), dituntut pid
HUKUM DAN KRIMINAL
MOSKWA Pemerintah Rusia menyatakan hingga kini belum menerima permintaan bantuan militer dari Iran, menyusul serangan udara yang dilanca
INTERNASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026, Ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Suasana histeris pecah di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (5/3/2026), saat majelis hakim menjatuhkan vonis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekologis mendesak PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) dan PT Teluk Nauli menghe
HUKUM DAN KRIMINAL