DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema APBN Hadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI
JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi), terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM).
Putusan dibacakan Ketua Majelis Komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn, Selasa (10/3/2026).
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Rospita saat membacakan amar putusan.Baca Juga:
Dalam perkara nomor 055/X/KIP-PSI/2025 ini, dari delapan dokumen yang dimohonkan pemohon terkait studi Jokowi, majelis hanya mengabulkan tujuh poin sebagai informasi terbuka.
Satu poin yang tidak dikabulkan adalah ijazah asli Jokowi.
Tujuh dokumen yang diminta dan dinyatakan terbuka meliputi:
- Salinan ijazah asli
- Transkrip nilai
- Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS)
- Laporan KKN dan skripsi/tugas akhir
- Surat tugas pembimbing serta berita acara sidang dan SK yudisium
- Bukti pendaftaran yudisium
- Buku wisuda
Selain itu, majelis juga menegaskan dokumen terkait prosedur dan kebijakan resmi UGM dalam kurikulum saat Jokowi menempuh studi merupakan informasi terbuka, selama tidak mengandung unsur nilai pribadi pihak lain.
Dengan putusan ini, UGM diwajibkan memberikan akses dokumen yang telah ditetapkan sebagai informasi terbuka setelah amar putusan berkekuatan hukum tetap.
Keputusan ini menjadi langkah signifikan dalam memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi, sekaligus menegaskan peran KIP dalam menyeimbangkan hak publik dengan hak privasi individu.*
(oz/ad)
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat ke level Rp16.863 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 10 Ma
EKONOMI
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
PEKANBARU Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara Gubernur Riau nonaktif Abdul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Ridwan Sujana,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL