Longsor Sampah Bantargebang Tewaskan 6 Orang, Menteri LH: Tersangka Segera Ditetapkan

Padahal metode tersebut telah dilarang sejak Undang-Undang Pengelolaan Sampah diberlakukan pada 2008.

Undang-undang tersebut bahkan memberikan masa transisi selama lima tahun bagi pemerintah daerah untuk menghentikan praktik open dumping.

Artinya, sejak 2013 metode tersebut seharusnya sudah tidak lagi digunakan.

"Pemeriksaan ini akan mengarah kepada semua pihak yang memiliki tanggung jawab sejak undang-undang itu diberlakukan," kata Hanif.

Ia menilai tragedi di Bantargebang merupakan puncak dari persoalan yang lebih luas terkait tata kelola sampah di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, termasuk kebijakan yang diambil selama ini.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada TPST Bantargebang.

Upaya perbaikan, kata Hanif, harus dimulai dari hulu melalui pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga kawasan.

Sebelumnya, tim SAR gabungan menemukan dua korban terakhir yang tertimbun longsoran sampah di kawasan TPST Bantargebang, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan korban bernama Jussova Situmorang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin siang, sementara korban lain bernama Hardianto ditemukan pada sore hari di area pinggir kali tertimbun sampah.

Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Tim SAR gabungan sebelumnya mengerahkan ratusan personel, alat berat, serta anjing pelacak (K9) dalam proses pencarian korban.

Data terakhir mencatat 13 orang menjadi korban dalam peristiwa longsor tersebut, terdiri dari enam orang meninggal dunia, sejumlah korban selamat, serta satu korban yang sempat dilaporkan dalam pencarian.

Sampah Akan Diolah Jadi Energi Listrik, Pemko Medan Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Pembangunan PSEL

Padang Lawas Raih Opini WDP BPK Tiga Tahun Berturut, Ketua "DPRD" Palas Nilai Kinerja Inspektorat Belum Optimal

Pemprov Sumut Harap Semua Pengungsi Harus Tinggal di Huntara Sebelum Lebaran

Rocky Gerung: ‘Prabowonomics’ Perlu Diuji Akademis, Bukan Hanya Jadi Jargon Politik

Praperadilan Eks Menag Yaqut Ditolak, Kuasa Hukum: Ini Preseden Tidak Baik

Air PDAM Datang Tengah Malam, Warga Labuhan Ruku “Belajar Hidup Seperti Satpam”