Longsor Sampah Bantargebang Tewaskan 6 Orang, Menteri LH: Tersangka Segera Ditetapkan

JAKARTA — Pemerintah memastikan proses penyidikan terkait tragedi longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, akan dipercepat.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan penetapan tersangka dalam kasus tersebut kemungkinan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan.

"Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan sudah ada tersangka yang ditetapkan, dalam rangka memberikan asas keadilan bagi kita semua," kata Hanif saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 11 Maret 2026.

Baca Juga:

• Sampah Akan Diolah Jadi Energi Listrik, Pemko Medan Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Pembangunan PSEL

Insiden longsor sampah di kawasan TPST Bantargebang tersebut menewaskan sedikitnya enam orang.

Pemerintah menilai peristiwa itu tidak dapat dianggap sebagai kecelakaan biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang harus diusut secara hukum.

Menurut Hanif, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab longsor yang menimbun para korban.

Proses penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

"Bantargebang kemarin telah kita lakukan olah TKP atas kejadian bencana kemanusiaan ini dengan meninggalnya warga kita. Sesuai undang-undang, ada tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh pengelolanya," ujar Hanif.

Ia menambahkan, dasar hukum dalam penanganan kasus ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kedua regulasi tersebut mengatur kewajiban pengelola untuk memastikan pengolahan sampah dilakukan secara aman dan tidak membahayakan manusia maupun lingkungan.

Selain menelusuri tanggung jawab pengelola saat ini, penyelidikan juga akan mengarah pada pejabat atau pihak yang pernah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah di Bantargebang sejak undang-undang tersebut diberlakukan.

Hanif juga menyoroti praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka yang masih digunakan di TPST Bantargebang.

Padahal metode tersebut telah dilarang sejak Undang-Undang Pengelolaan Sampah diberlakukan pada 2008.

Undang-undang tersebut bahkan memberikan masa transisi selama lima tahun bagi pemerintah daerah untuk menghentikan praktik open dumping.

Artinya, sejak 2013 metode tersebut seharusnya sudah tidak lagi digunakan.

"Pemeriksaan ini akan mengarah kepada semua pihak yang memiliki tanggung jawab sejak undang-undang itu diberlakukan," kata Hanif.

Ia menilai tragedi di Bantargebang merupakan puncak dari persoalan yang lebih luas terkait tata kelola sampah di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, termasuk kebijakan yang diambil selama ini.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada TPST Bantargebang.

Upaya perbaikan, kata Hanif, harus dimulai dari hulu melalui pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga kawasan.

Sebelumnya, tim SAR gabungan menemukan dua korban terakhir yang tertimbun longsoran sampah di kawasan TPST Bantargebang, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan korban bernama Jussova Situmorang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin siang, sementara korban lain bernama Hardianto ditemukan pada sore hari di area pinggir kali tertimbun sampah.

Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Tim SAR gabungan sebelumnya mengerahkan ratusan personel, alat berat, serta anjing pelacak (K9) dalam proses pencarian korban.

Data terakhir mencatat 13 orang menjadi korban dalam peristiwa longsor tersebut, terdiri dari enam orang meninggal dunia, sejumlah korban selamat, serta satu korban yang sempat dilaporkan dalam pencarian.

Pemerintah berharap tragedi ini menjadi pelajaran penting agar pengelolaan sampah ke depan dilakukan secara lebih aman, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*

(lp/ad)

Sampah Akan Diolah Jadi Energi Listrik, Pemko Medan Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Pembangunan PSEL

Padang Lawas Raih Opini WDP BPK Tiga Tahun Berturut, Ketua "DPRD" Palas Nilai Kinerja Inspektorat Belum Optimal

Pemprov Sumut Harap Semua Pengungsi Harus Tinggal di Huntara Sebelum Lebaran

Rocky Gerung: ‘Prabowonomics’ Perlu Diuji Akademis, Bukan Hanya Jadi Jargon Politik

Praperadilan Eks Menag Yaqut Ditolak, Kuasa Hukum: Ini Preseden Tidak Baik

Air PDAM Datang Tengah Malam, Warga Labuhan Ruku “Belajar Hidup Seperti Satpam”