JAKARTA – Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kegaduhan terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Permohonan maaf tersebut disampaikan Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).
Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaganya.Baca Juga:
"Pada momentum Lebaran ini, kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi," ujar Asep kepada wartawan.
Asep menjelaskan, keputusan pengalihan status penahanan Yaqut tidak diambil secara individu, melainkan melalui forum rapat pimpinan (rapim) setelah menerima permohonan dari pihak keluarga.
"Ini bukan keputusan pribadi, melainkan keputusan lembaga yang telah melalui proses ekspose," katanya.
Dalam rapat tersebut, KPK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari dasar hukum hingga dampak terhadap strategi penanganan perkara.
Asep menegaskan seluruh prosedur telah dilakukan sesuai ketentuan, termasuk pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.
Meski demikian, polemik muncul di tengah publik. Sejumlah pihak, termasuk eks penyidik KPK Praswad Nugraha, mendesak pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan terbuka terkait keputusan tersebut.
Praswad menilai pimpinan KPK perlu tampil ke publik untuk menjelaskan secara transparan, termasuk jika terdapat dugaan intervensi dalam pengambilan keputusan.
Sebelumnya, status penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 setelah permohonan keluarga.
Namun, KPK kemudian kembali menahan Yaqut di Rutan KPK Cabang Merah Putih pada 24 Maret 2026.
TANGERANG Infrastruktur jalan di Perumahan Serpong Garden, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, tengah menjadi sorotan publik. Jalanj
PERISTIWA
JAKARTA Menjelang peluncurannya pada akhir Maret 2026, Vivo X300 Ultra mulai menarik perhatian publik berkat spesifikasi kelas atas yang
SAINS DAN TEKNOLOGI
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan melalui Satuan Intelkam melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melakukan blusukan di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3), dan menyerap
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalami kurang bayar sebesar Rp50 juta saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT
EKONOMI
JAKARTA Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, mengungkapkan dirinya sem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk men
EKONOMI
JAKARTA Harga beberapa komoditas pangan strategis di tingkat pedagang eceran mengalami fluktuasi signifikan. Berdasarkan data Pusat Info
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan siap mengikuti rencana Pemerintah Pusat yang akan menerapkan sistem Work From Home (WFH)
PEMERINTAHAN
MEDAN Situasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sumatera Utara kembali memanas. Wakil Ketua PAC PDIP Medan Barat,
POLITIK
