Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo menyatakan Dokter Tifa tetap konsisten dengan sikap awalnya di tengah polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan Roy dalam podcast yang tayang pada Jumat malam, 27 Maret 2026. Ia mengatakan dr Tifa sempat tidak muncul di ruang publik sehingga memicu spekulasi.
"Alhamdulillah dr Tifa sudah muncul kembali. Memang sempat dikhawatirkan karena diam, tapi tetap bersama kuasa hukum dan tidak berubah dari pernyataan awal," kata Roy.Baca Juga:
Ia menegaskan kemunculan kembali dr Tifa sekaligus membantah isu yang menyebut adanya perubahan sikap.
Roy menduga terdapat upaya sistematis untuk memecah pihak-pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.
Ia menyebut hanya tersisa sejumlah kecil pihak yang masih aktif menyuarakan isu tersebut.
Menurut dia, salah satu bentuk upaya tersebut adalah beredarnya pesan WhatsApp yang mengatasnamakan dr Tifa.
"Penulisan nama saja salah, lokasi tidak sesuai. Nomor itu juga baru dibuat untuk tujuan tertentu," ujarnya.
Roy menilai pesan tersebut sengaja dirancang untuk membangun narasi seolah dr Tifa mulai goyah.
Roy juga mengkritik pola penyebaran informasi yang dinilai tidak melalui proses verifikasi. Ia menilai narasi tertentu diperkuat secara serempak di berbagai platform digital.
Ia bahkan menyinggung munculnya isu lain, termasuk klaim dana Rp50 miliar yang disebut terkait polemik tersebut.
Menurut Roy, narasi itu tidak memiliki dasar bukti yang jelas dan justru menyeret nama sejumlah tokoh nasional, seperti Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD.
"Tidak ada bukti autentik, tidak ada pernyataan langsung. Semua hanya narasi," kata Roy.
Roy menilai penyebaran informasi palsu, termasuk pesan digital dan potensi manipulasi berbasis kecerdasan buatan, dapat berimplikasi hukum.
Ia menyebut aparat penegak hukum memiliki kemampuan untuk menelusuri jejak digital, mulai dari asal nomor, waktu aktivasi, hingga pola distribusi konten.
"Kalau ditelusuri, sebenarnya bisa dilacak. Ini tidak boleh dianggap sepele," ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi penggunaan teknologi seperti deepfake yang dapat memperumit penyebaran disinformasi di ruang publik.
Polemik ijazah Joko Widodo bermula dari tudingan bahwa dokumen kelulusannya dari Universitas Gadjah Mada tidak asli.
Namun, hasil penyelidikan Bareskrim Polri pada 2025 menyatakan ijazah tersebut asli setelah melalui uji forensik.
Meski demikian, polemik terus berlanjut dan berujung pada laporan hukum yang diajukan Jokowi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.
Dalam perkembangannya, sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kasus ini kini tidak hanya berkaitan dengan keaslian dokumen, tetapi juga menyangkut dugaan penyebaran informasi, fitnah, dan konsekuensi hukum di ruang digital.*
(tb/ad)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN