Pelarian Tersangka Penggelapan Dana Gereja Aek Nabara Berakhir di Tangan Imigrasi Kualanamu
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026).
Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis saat mengadukan dugaan ketidakadilan yang menimpanya terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Amsal mengikuti rapat secara virtual dari Sumatera Utara, didampingi anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan.Baca Juga:
Dengan suara tercekat, ia menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukannya pada 2020 hanya untuk bertahan hidup di tengah pandemi dan mempromosikan potensi desanya.
"Tidak perlu saya dipenjara. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa. Saya hanya bertahan hidup," kata Amsal sambil menghapus air mata dengan tisu.
Dalam penjelasannya, Amsal merinci biaya jasa yang diajukan dalam proposal pembuatan video desa.
Total anggaran Rp 5,9 juta dianggap oleh jaksa dan auditor senilai Rp 0. "Ini pekerjaan saya, Pak, tapi dinilai seolah tidak ada nilainya," ujarnya.
Kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev, mempertanyakan perhitungan kerugian negara yang ditetapkan jaksa sebesar Rp 202 juta. Menurutnya, dasar perhitungan tersebut tidak jelas dan menimbulkan ketidakadilan bagi kliennya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan, pihaknya akan mengawal kasus Amsal. "Insyaallah kita all out mendukung keadilan untuk Amsal Sitepu," ujar Habiburokhman.
Kasus ini berawal dari penawaran jasa pembuatan video profil desa melalui CV Promiseland, perusahaan milik Amsal, kepada 20 desa di empat kecamatan.
Perbedaan nilai proposal dengan hasil audit menjadi dasar tuduhan mark up anggaran yang menjerat Amsal dengan ancaman dua tahun penjara.
Amsal berharap, keadilan ditegakkan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk pekerja ekonomi kreatif lain agar tidak takut bekerja sama dengan pemerintah di masa depan.*
(k/dh)
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL