DPR Desak Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Sebelum 2026 Berakhir
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA – Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangani kasusnya.
Dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Senin (30/3/2026), Amsal menceritakan bagaimana jaksa yang menangani perkara korupsi dirinya datang ke rumah tahanan dengan membawa sekotak brownies cokelat, sambil meminta agar dia tidak memperpanjang masalah ini dan menghentikan publikasi soal kasus yang sedang dihadapinya.
Amsal, yang dituntut dua tahun penjara terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, merasa tertekan dan menolak permintaan jaksa tersebut. Dalam pernyataannya yang emosional, ia mengungkapkan, "Saya bilang, tidak, saya akan tetap melawan. Walaupun saya tahu banyak orang bilang, 'kau akan dibenam.Baca Juga:
Kalau kau lawan, kau akan dibenam'. Tapi saya bilang, saya enggak takut. Karena saya enggak salah. Saya bangga dengan pekerjaan saya."
Amsal menjelaskan bahwa dirinya merasa harus berjuang demi keadilan, terutama bagi para pekerja ekonomi kreatif, yang sering kali terabaikan dalam sistem hukum.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada lagi anak muda yang harus dikriminalisasi di Indonesia, dan bertekad untuk menjadi satu-satunya pekerja ekonomi kreatif yang mengalami tekanan hukum berat ini.
"Saya harus sampaikan ini. Ini adalah suara dari kami semua anak-anak muda yang berani untuk tetap bersuara walaupun mendapat tekanan," kata Amsal, sambil menangis.
Kasus yang menjerat Amsal berawal dari proyek pembuatan video profil desa yang melibatkan sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Karo.
Amsal, yang merupakan Direktur CV Promiseland, mengajukan proposal pembuatan video dengan biaya sekitar Rp 30 juta per desa.
Namun, proposal tersebut diduga mengalami markup, dengan perhitungan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sesungguhnya yang menurut auditor seharusnya hanya sekitar Rp 24,1 juta per desa.
Sebagai akibatnya, dugaan kerugian negara mencapai Rp 202 juta, yang kini menjadi dasar tuntutan hukum terhadapnya.
Kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev, mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh jaksa, menyoroti ketidakjelasan perhitungan tersebut.
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap laporan harta kekayaan terbaru Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melalui La
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi unt
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 lebih ba
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa status ibu kota negara Indonesia hingga saat ini masih berada di Jakarta. Penegasan itu
NASIONAL
JAKARTA Masyarakat yang sering bepergian menggunakan transportasi udara diminta bersiap merogoh kocek lebih dalam. Kementerian Perhubungan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Rusia di tengah dinamika ekonomi global
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan Denai Gang Jati,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kondisi terbaru pengacara senior Kamaruddin Simanjuntak kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah foto dirinya beredar luas
NASIONAL
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Bara
NASIONAL