KARO — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakukan korupsi dalam pembuatan video profil desa.
Dona Martinus Sebayang, Kasi Intel Kejari Karo, mengungkapkan modus operandi yang digunakan oleh terdakwa hingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 202 juta.
Menurut Dona, hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Amsal Sitepu tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen penawaran yang telah disepakati.Baca Juga:
Amsal mengajukan proposal sebesar Rp 30 juta dengan rencana pekerjaan selama 30 hari.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut jauh dari ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
"Fakta persidangan menunjukkan bahwa Amsal tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah disepakati. Meskipun menerima pembayaran 100 persen, tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan pengadaan barang di desa," ungkap Dona.
Dalam kasus ini, Amsal Sitepu terbukti melakukan mark-up anggaran, salah satunya dengan menggandakan item pekerjaan dalam pembuatan video profil desa.
Sebagai contoh, dalam RAB yang disusun, Amsal memasukkan biaya desain video sebesar Rp 9 juta, lalu mengajukan lagi anggaran untuk editing, cutting, dan dubbing yang masing-masing bernilai Rp 1 juta.
Padahal, menurut ahli, ketiga item tersebut sebenarnya merupakan bagian dari produksi video yang sama, sehingga dianggap sebagai kerugian negara.
"Dalam penghitungan ahli, biaya untuk editing, cutting, dan dubbing dianggap fiktif, karena sejatinya itu sudah termasuk dalam biaya produksi video desain," jelas Dona.
Tidak hanya itu, dalam proyek pembuatan video profil desa, Amsal juga meminta kepala desa untuk menyediakan biaya talent sebesar Rp 4 juta.
Namun, dana tersebut tidak pernah dibayarkan kepada kepala desa maupun perangkat desa yang turut terlibat dalam video tersebut.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
