Videografer Amsal Sitepu Korupsi Rp 202 Juta Lewat Proyek Video Profil Desa, Begini Modusnya

KARO — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakukan korupsi dalam pembuatan video profil desa.

Dona Martinus Sebayang, Kasi Intel Kejari Karo, mengungkapkan modus operandi yang digunakan oleh terdakwa hingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 202 juta.

Menurut Dona, hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Amsal Sitepu tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen penawaran yang telah disepakati.

Baca Juga:

• RDPU Komisi III DPR, Gekrafs Minta Perlindungan untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Amsal mengajukan proposal sebesar Rp 30 juta dengan rencana pekerjaan selama 30 hari.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut jauh dari ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

"Fakta persidangan menunjukkan bahwa Amsal tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah disepakati. Meskipun menerima pembayaran 100 persen, tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan pengadaan barang di desa," ungkap Dona.

Dalam kasus ini, Amsal Sitepu terbukti melakukan mark-up anggaran, salah satunya dengan menggandakan item pekerjaan dalam pembuatan video profil desa.

Sebagai contoh, dalam RAB yang disusun, Amsal memasukkan biaya desain video sebesar Rp 9 juta, lalu mengajukan lagi anggaran untuk editing, cutting, dan dubbing yang masing-masing bernilai Rp 1 juta.

Padahal, menurut ahli, ketiga item tersebut sebenarnya merupakan bagian dari produksi video yang sama, sehingga dianggap sebagai kerugian negara.

"Dalam penghitungan ahli, biaya untuk editing, cutting, dan dubbing dianggap fiktif, karena sejatinya itu sudah termasuk dalam biaya produksi video desain," jelas Dona.

Tidak hanya itu, dalam proyek pembuatan video profil desa, Amsal juga meminta kepala desa untuk menyediakan biaya talent sebesar Rp 4 juta.

Namun, dana tersebut tidak pernah dibayarkan kepada kepala desa maupun perangkat desa yang turut terlibat dalam video tersebut.

"Amsal meminta biaya talent untuk kepala desa dan perangkat desa, namun tidak ada pembayaran yang dilakukan. Hal ini berujung pada kerugian negara," ujar Dona.

Amsal juga tercatat menyewa tiga kamera dan drone untuk kebutuhan produksi video.

Berdasarkan RAB, kamera disewa selama 30 hari dengan biaya sewa Rp 20.000 per kamera, sedangkan drone disewa selama 10 hari dengan biaya sewa Rp 500 ribu per hari.

Namun, Amsal hanya melaksanakan pekerjaan di lapangan selama 3-4 hari, dengan pengambilan gambar untuk video profil desa hanya berlangsung satu hari.

Hal ini juga menyebabkan kerugian negara, karena biaya yang dihitung tidak sesuai dengan waktu penggunaan alat.

Dona menjelaskan, total kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan Amsal tercatat berdasarkan kerugian di beberapa desa yang terlibat dalam proyek tersebut.

"Untuk Kecamatan Tiga Nderket, kerugian mencapai Rp 10 juta, Kecamatan Tiga Binangga Rp 9 juta, Tigapanah Rp 76 juta, dan Naman Teran Rp 76 juta. Total keseluruhan mencapai lebih dari Rp 202 juta," ujar Dona.

Kasus Amsal Sitepu telah menarik perhatian publik setelah sejumlah pernyataan terdakwa viral di media sosial.

Menanggapi hal ini, Dona menegaskan bahwa Kejari Karo tetap fokus pada penanganan perkara sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi.

"Kami tetap fokus pada penanganan perkara ini. Tuntutan akan diajukan sesuai dengan bukti yang ada, dan kita tunggu putusan pada 1 April mendatang," pungkas Dona.*

(d/ad)

RDPU Komisi III DPR, Gekrafs Minta Perlindungan untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Kejaksaan Agung Ungkap Dugaan Korupsi Video Profil Desa di Karo

Kopdeskel Merah Putih Siapkan Kredit 6% per Tahun, Lawan Rentenir

Presiden Prabowo Subianto Disambut Kaisar Naruhito dalam Kunjungan Kenegaraan ke Jepang

Indonesia Targetkan E20, Bensin Campuran Etanol dari Jagung hingga Tebu

Amsal Sitepu Mengaku Diintimidasi Jaksa, DPR Pastikan Proses Hukum Adil