"Amsal meminta biaya talent untuk kepala desa dan perangkat desa, namun tidak ada pembayaran yang dilakukan. Hal ini berujung pada kerugian negara," ujar Dona.
Amsal juga tercatat menyewa tiga kamera dan drone untuk kebutuhan produksi video.
Berdasarkan RAB, kamera disewa selama 30 hari dengan biaya sewa Rp 20.000 per kamera, sedangkan drone disewa selama 10 hari dengan biaya sewa Rp 500 ribu per hari.
Namun, Amsal hanya melaksanakan pekerjaan di lapangan selama 3-4 hari, dengan pengambilan gambar untuk video profil desa hanya berlangsung satu hari.
Hal ini juga menyebabkan kerugian negara, karena biaya yang dihitung tidak sesuai dengan waktu penggunaan alat.
Dona menjelaskan, total kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan Amsal tercatat berdasarkan kerugian di beberapa desa yang terlibat dalam proyek tersebut.
"Untuk Kecamatan Tiga Nderket, kerugian mencapai Rp 10 juta, Kecamatan Tiga Binangga Rp 9 juta, Tigapanah Rp 76 juta, dan Naman Teran Rp 76 juta. Total keseluruhan mencapai lebih dari Rp 202 juta," ujar Dona.
Kasus Amsal Sitepu telah menarik perhatian publik setelah sejumlah pernyataan terdakwa viral di media sosial.
Menanggapi hal ini, Dona menegaskan bahwa Kejari Karo tetap fokus pada penanganan perkara sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi.
"Kami tetap fokus pada penanganan perkara ini. Tuntutan akan diajukan sesuai dengan bukti yang ada, dan kita tunggu putusan pada 1 April mendatang," pungkas Dona.*
(d/ad)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
