Wagub Aceh Dorong Percepatan Pembangunan Huntap, Ini Tiga Skema yang Disiapkan
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) b
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha rokok asal Jawa Timur, Martinus Suparman, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait proses importasi barang.
Pemanggilan ini dilakukan pada Rabu (1/4/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan tersebut, meski belum mengungkapkan materi pemeriksaan yang akan digali oleh penyidik.Baca Juga:
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi singkat.
Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi yang melibatkan beberapa pihak di DJBC.
Sebelumnya, KPK juga memanggil beberapa pengusaha rokok lain, termasuk Liem Eng Hwie, Rokhmawan, dan Benny Tan, yang turut diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Pada 31 Maret 2026, Liem Eng Hwie, salah satu pengusaha yang dipanggil, memenuhi panggilan penyidik. KPK mengungkapkan, penyidik ingin mendalami lebih lanjut prosedur yang harus dilalui oleh pengusaha rokok dalam pengurusan cukai rokok di DJBC.
"Pemeriksaan Liem ini untuk melengkapi informasi dalam tahap penyidikan yang sedang berjalan," kata Budi.
Ia menambahkan bahwa KPK berencana segera melimpahkan kasus ini ke tahap penuntutan, khususnya terkait dengan pihak-pihak yang diduga sebagai pemberi suap dalam kasus tersebut.
Pengembangan Kasus dan Tersangka Baru
Kasus ini pertama kali terungkap pada awal Februari 2026, ketika KPK menetapkan enam tersangka, yang terdiri dari pejabat DJBC dan pengusaha rokok terkait.
Tersangka tersebut antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen DJBC Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo. Selain itu, tiga pengusaha yang terlibat, yaitu John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan dari PT Blueray, juga ditetapkan sebagai tersangka.
John Field, pemilik PT Blueray, diduga terlibat dalam upaya untuk menghindari pemeriksaan barang impor palsu yang dibawa oleh perusahaannya.
Dalam keterangannya, Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menyatakan bahwa Field berusaha memastikan barang-barang kw atau palsu yang diimpor perusahaannya tidak diperiksa oleh petugas Bea Cukai saat memasuki Indonesia.
Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya dugaan suap yang melibatkan beberapa pihak di DJBC, serta prosedur yang tidak sesuai dalam pengurusan cukai rokok.
KPK terus melakukan penyidikan dan memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap lebih jauh praktik-praktik korupsi yang terjadi di dalam lembaga tersebut.*
(k/dh)
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) b
PEMERINTAHAN
TAPSEL Kapolres Tapanuli Selatan, Yon Edi Winara, menerima audiensi pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tabagsel di Mapolres
NASIONAL
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan kementeriannya, Ra
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Ratusan warga yang tergabung dalam Parsadaan Siregar Siagian menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Padangsidim
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi memperoleh hak merek atas logo dan identitas organisasinya setelah pendaftaran d
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Danto, mengaku
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pelaku ekonomi kreatif meningkatkan daya saing melalui program fasilitasi pendaftaran
SENI DAN BUDAYA