Aiman Witjaksono Diperiksa Polisi Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi

JAKARTA – Polda Metro Jaya terus mendalami kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Terbaru, pihak kepolisian memanggil jurnalis senior Aiman Witjaksono untuk diperiksa sebagai saksi.

Pemeriksaan Aiman dijadwalkan pada Kamis, 2 April 2026, pukul 13.00 WIB di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Mahfud MD Soroti Kejanggalan Kasus Amsal Sitepu: Ini Tragedi Hukum!

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa Aiman Witjaksono siap untuk memenuhi panggilan penyidik.

"Rencana hari ini Aiman akan diperiksa di Subdit Kamneg Ditreskrimum terkait kasus ijazah," ujar Budi Hermanto.

Aiman Witjaksono, yang dikenal sebagai salah satu tokoh media, dilibatkan dalam penyelidikan ini seiring dengan adanya dugaan keterkaitannya dalam menyebarkan informasi terkait isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi.

Aiman sebelumnya terlibat dalam beberapa diskusi publik dan pemberitaan yang mengangkat isu tersebut.

Dalam kesempatan ini, Aiman dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan keterangan terkait kasus yang saat ini tengah diselidiki oleh polisi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini, salah satunya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo.

Polisi masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut dengan gelar perkara khusus untuk menggali kebenaran dari tudingan yang beredar terkait ijazah Jokowi.

Kasus ini pertama kali mencuat setelah berbagai pihak mulai meragukan keaslian ijazah yang dimiliki oleh Jokowi.

Sejumlah oknum, termasuk politisi dan aktivis, mempersoalkan keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Jokowi selama kampanye Pemilu.

Namun, penyelidikan oleh pihak kepolisian terus berlanjut dengan tujuan untuk memastikan apakah tuduhan tersebut memiliki dasar hukum atau hanya merupakan informasi yang tidak berdasar.

Sementara itu, dalam perkembangan terbarunya, sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, telah mengajukan permohonan restorative justice.

Permohonan ini dimaksudkan agar proses hukum dapat diselesaikan dengan pendekatan non-litigasi, yang lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dan menghindari proses peradilan yang lebih panjang.

Pihak kepolisian pun menindaklanjuti permohonan tersebut dan akhirnya memutuskan untuk menghentikan beberapa perkara, termasuk kasus yang melibatkan Rismon Hasiholan Sianipar.

Namun, meskipun beberapa pihak memilih jalur penyelesaian damai, polisi tetap melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini secara komprehensif.

Kasus tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi ini turut mempengaruhi dinamika politik dan pemerintahan.

Pemerintah berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga masyarakat dapat mengetahui fakta yang sebenarnya terkait tudingan tersebut.

Sebagai salah satu isu besar yang mencuat dalam beberapa pekan terakhir, kasus ini telah mencuri perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial.

Polisi berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.*

(d/ad)

Mahfud MD Soroti Kejanggalan Kasus Amsal Sitepu: Ini Tragedi Hukum!

DPR Desak Jaksa Agung Copot Kapuspenkum Usai Pernyataan Menyesatkan Soal Amsal Sitepu

Rismon Sianipar Siap Berikan Kejutan Baru dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ade Darmawan: Jangan Sampai Ada yang Pura-pura Gila

Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Papua: Kunci Kesejahteraan Masyarakat

BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara

Komisi III DPR Panggil Kejari Karo Terkait Polemik Perkara Amsal Sitepu