Gawat! Mobil Anggota DPRD Batu Bara Fraksi Gerindra Dilempar OTK, Polisi Benarkan Laporan
Batu Bara Peristiwa mengejutkan menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Kali ini, KPK memanggil Muhammad Suryo, bos perusahaan rokok merek HS, untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan terkait dugaan suap pengurusan cukai rokok.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Suryo akan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.Baca Juga:
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Rokok HS yang merupakan produk kretek lokal milik Muhammad Suryo ini diproduksi oleh Surya Group Holding Company dengan lokasi pabrik di Yogyakarta dan Magelang.
Selain Suryo, KPK juga memanggil dua saksi lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Arief Harwanto dan Johan Sugiharto.
Kasus dugaan suap pengurusan cukai rokok ini melibatkan sejumlah pengusaha rokok yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi pembayaran cukai, khususnya di wilayah Pulau Jawa.
KPK mencurigai bahwa modus yang digunakan adalah pembelian pita cukai dengan tarif lebih rendah, meskipun terdapat perbedaan tarif antara produksi industri rumahan dan pabrik skala besar yang menggunakan mesin.
KPK juga mengonfirmasi bahwa temuan uang miliaran rupiah di sebuah safe house di Ciputat yang diduga terkait dengan pengurusan cukai rokok tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan.
Sebelumnya, pada Rabu (1/4/2026), KPK telah memeriksa Martinus Suparman, pengusaha rokok asal Pasuruan, Jawa Timur, sebagai saksi dalam kasus yang sama.
Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pengusaha rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelumnya menunjukkan adanya praktik penggelapan pajak dan suap yang melibatkan pejabat di DJBC.
Dalam beberapa kesempatan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait pengurusan cukai di DJBC.
Batu Bara Peristiwa mengejutkan menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, M
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dugaan penyimpangan dalam proyek rehabilitasi asrama SLB Negeri Batu Bara tahun anggaran 2024 senilai Rp1,7 miliar dilaporkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dalam perkara dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia. Ia mengajak
NASIONAL
JAKARTA PSSI menegaskan proses naturalisasi pemain diaspora yang memperkuat Timnas Indonesia telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan
OLAHRAGA
JAKARTA Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan masih tinggi di tengah ketidakpastian global. S
EKONOMI
TORAJA UTARA Perkelahian yang melibatkan aparat keamanan terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menilai keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan
EKONOMI
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto menginstruksikan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon untuk menghentikan selu
NASIONAL
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi kemunculan fenomena iklim ekstrem yang disebut Godzilla El Nino mulai Apri
NASIONAL