Prabowo Resmikan Ditjen Pesantren, Ini Fungsi dan Struktur yang Disiapkan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren
NASIONAL
JAKARTA — Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan ketidaksesuaian dalam formula harga bahan bakar jenis RON 90 dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kompensasi PT Pertamina.
Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terdakwa Alfian Nasution, pada Rabu (1/4/2026).
Dalam persidangan tersebut, JPU menghadirkan delapan saksi, yang terdiri dari saksi lanjutan dan tambahan, berasal dari berbagai institusi, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, serta PT Kilang Pertamina Internasional.Baca Juga:
Keterangan saksi-saksi tersebut dinilai semakin memperkuat konstruksi pembuktian yang dibangun oleh tim JPU.
Salah satu fakta penting yang terungkap dalam persidangan adalah adanya ketidaksesuaian dalam usulan Harga Indeks Pasar (HIP) yang diajukan terdakwa.
Jaksa menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan data tahun 2019 yang merupakan HIP Pertalite, padahal data tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar perhitungan. Usulan ini ternyata berimbas pada perbedaan signifikan antara harga yang diusulkan dan kondisi riil di lapangan.
"Fakta persidangan menunjukkan bahwa formula yang diajukan terdakwa tidak didasarkan pada data yang aktual, melainkan menggunakan data lama yang sudah tidak relevan," ujar Andi Setyawan, anggota tim JPU, di persidangan.
Lebih lanjut, jaksa juga menyoroti ketidaksesuaian dalam formula pencampuran bahan bakar yang diajukan. Terdakwa mengusulkan skema blending 50 persen Pertalite (RON 90) dan 50 persen Pertamax (RON 92).
Namun, dalam praktiknya, proses produksi di kilang maupun pengadaan impor menggunakan campuran NAFTA dengan HMOC 92. Hal ini menyebabkan biaya yang harus ditanggung negara menjadi lebih besar dari yang seharusnya.
Akibat dari penyimpangan formula harga ini, biaya kompensasi yang dibayarkan pemerintah menjadi membengkak, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Jaksa menegaskan bahwa seluruh keterangan saksi semakin menguatkan dugaan bahwa formula harga yang diajukan terdakwa tidak sesuai dengan kondisi riil, yang menguntungkan pihak tertentu di luar ketentuan yang berlaku.
Sidang lanjutan akan terus digelar untuk memperdalam pembuktian atas dugaan penyimpangan yang terjadi dalam penetapan kompensasi harga bahan bakar RON 90 tersebut.*
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren
NASIONAL
CHICAGO Harga emas dunia bertahan di level tinggi pada perdagangan akhir pekan. Logam mulia dengan simbol Emas (XAU/USD) tercatat berada
EKONOMI
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong penguatan sistem perlindungan saksi dan korban melalui pembahasan Rancang
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi pek
POLITIK
BINJAI Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai, Ralasen Ginting, sema
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang menyebut industri Event Organizer (EO) sebagai sarang korupsi m
POLITIK
JAKARTA Sebuah gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, pada Sabtu pagi (4/4/2026) pukul 08.35 WI
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam pada Sabtu pagi ini tercatat stabil di level Rp2.857.000 per gram, menurut pantauan di laman resmi Logam Mulia.
EKONOMI
KENDAL, JAWA TENGAH Kenaikan harga bahan bangunan diperkirakan akan terjadi menyusul ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tenga
EKONOMI
JAKARTA Edutolia Education, bekerja sama dengan skdar University, sukses menyelenggarakan acara diskusi dan tanda tangan buku bertaj
PENDIDIKAN