SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya memberikan respons terkait isu ijazah palsu yang menyeret sejumlah tokoh nasional, termasuk dirinya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta tokoh agama Habib Rizieq Shihab.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat berada di Solo, Jumat (3/4/2026).
Jokowi memilih tidak berspekulasi atau menuduh siapa pun terkait kabar yang beredar.Baca Juga:
"Saya tidak mau berspekulasi, dan saya juga tidak mau menuduh siapa pun," ujarnya.
Mantan kepala negara ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam merespons isu sensitif dan menyerahkan sepenuhnya penanganannya kepada aparat penegak hukum.
"Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya," tambah Jokowi.
Dalam sistem hukum Indonesia, jalur ini mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga kemungkinan persidangan yang dilakukan secara transparan.
Kasus tudingan ijazah palsu kini ditangani Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian telah menetapkan delapan orang tersangka, dibagi ke dalam dua klaster.
Klaster pertama berisi Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, dan Damai Hari Lubis.
Klaster kedua berisi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.
Dua tersangka dari klaster pertama, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, penyidik memutuskan menghentikan proses hukum mereka melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah bertemu Jokowi di Solo pada Januari 2026.
Sementara itu, Rismon Sianipar mengajukan permohonan restorative justice, yang menekankan pemulihan keadaan dan penyelesaian konflik melalui dialog, bukan semata-mata hukuman.
Habib Rizieq Shihab menolak tuduhan sebagai koordinator penyebaran isu ijazah palsu.
Ia menegaskan tidak mengenal Agus Harimurti Yudhoyono maupun Puan Maharani, dan menyebut tuduhan itu sebagai fitnah.
Rizieq memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum kecuali isu berkembang menjadi masalah politis serius.
Berbeda dengan Rizieq, PDIP dan Partai Demokrat menempuh jalur hukum.
Politikus PDIP Guntur Romli menegaskan, penyebaran hoaks tidak bisa dibiarkan dan pihaknya tetap melapor ke polisi.
Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) juga melakukan investigasi mandiri terhadap dalang di balik kanal YouTube "Dibikin Channel" yang menyebarkan narasi menyesatkan, termasuk dugaan pembiayaan Rp50 miliar untuk penyebaran isu.
Video tuduhan yang diunggah pada 22 Maret 2026 itu menarasikan adanya rekaman percakapan yang melibatkan Puan, AHY, dan Rizieq sebagai bagian dari "persekongkolan lintas kelompok" untuk mendelegitimasi Jokowi, yang dibocorkan oleh Rismon Sianipar.
Namun, seluruh pihak yang disebutkan membantah klaim tersebut.
Dengan perkembangan ini, kasus tudingan ijazah palsu menjadi sorotan publik dan menunjukkan bagaimana isu politik, hukum, dan media digital saling terkait dalam lanskap informasi Indonesia.*
(tm/ad)
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memberikan kritik tajam terhadap penanganan kasus yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seoran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen, melontarkan kritik tajam terhadap pe
NASIONAL
MAKASSAR Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga pestisida secara berlebihan di tengah
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Kuota internet yang cepat habis sering menjadi masalah seharihari bagi pengguna HP. Tanpa strategi yang tepat, pengguna harus m
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan ungkapan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyambut langsung kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci945 di perairan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh masyarakat Kristiani yang merayakan, melalui unggahan d
NASIONAL
PURWAKARTA Seorang pria bernama Dadang, pemilik hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tewas s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dal
NASIONAL
MEDAN Persoalan tawuran yang berulang di kawasan Belawan kembali menjadi sorotan serius. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas meneg
HUKUM DAN KRIMINAL
