Kasus Memanas! Pengacara JK Laporkan 5 Orang ke Polisi
JAKARTA Tim kuasa hukum Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla, melaporkan lima pihak ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset rampasan negara, sebagai respons terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah diproses di Komisi III DPR.
Menurut Oce, lembaga ini perlu berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia agar memiliki kewenangan dan kedudukan yang lebih kuat.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4).Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan aset rampasan saat ini masih terbagi antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun, dengan potensi besar aset yang akan dirampas setelah RUU ini disahkan, diperlukan lembaga yang lebih kuat dan terstruktur dengan baik.
"Lembaga ini perlu berada di bawah Presiden, selain untuk menunjukkan pentingnya lembaga ini dalam pemerintahan, juga untuk memperkuat aspek kelembagaan, kewenangan, dan dasar hukum. Sehingga fungsinya akan jauh lebih kuat," ujar Oce dalam kesempatan tersebut.
Menurut Oce, lembaga yang diusulkan ini akan memiliki kewenangan besar dalam mengelola aset-aset rampasan negara.
Hal ini mengingat aset yang dirampas, seperti tanah, bangunan, dan saham, berpotensi jauh lebih besar setelah RUU ini disahkan.
Data yang dipaparkan Oce menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berhasil merampas sekitar Rp 800 triliun aset dari tindak pidana.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengembalikan Rp 2,5 triliun dari aset hasil rampasan tindak pidana korupsi sepanjang 2020 hingga 2024.
"Oleh karena itu, dengan disahkannya UU Perampasan Aset, kapasitas lembaga pengelola aset rampasan ini akan jauh lebih besar dan lebih kuat," lanjutnya.
Salah satu perhatian utama dari Oce adalah bagaimana memastikan aset rampasan tidak hanya terkumpul, tetapi juga dikelola dengan baik agar memberikan nilai tambah bagi negara.
Ia mengingatkan agar pengelolaan aset rampasan tidak menyebabkan nilai ekonomi aset tersebut turun, rusak, atau bahkan tidak bernilai sama sekali.
"RUU ini tidak hanya mengatur soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana aset ini dikelola agar memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat. Model pengelolaan yang baik harus dipikirkan, termasuk bagaimana jika ada pihak ketiga yang terbukti memiliki itikad baik untuk mengembalikan aset tersebut kepada mereka," ujar Oce.
Lebih lanjut, Oce mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mencakup ketentuan yang jelas mengenai tata cara pengelolaan aset tersebut.
Hal ini bertujuan agar aset yang dirampas tidak hanya menjadi beban negara, tetapi juga dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih produktif.
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan aset rampasan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan dalam jangka pendek, tetapi mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut dalam jangka panjang.
Melalui usulannya, Oce berharap RUU Perampasan Aset yang akan disahkan nanti tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga pada pengelolaan aset yang lebih transparan dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian negara.
Dengan lembaga yang kuat, pengelolaan aset rampasan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.*
(km/ad)
JAKARTA Tim kuasa hukum Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla, melaporkan lima pihak ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait temuan sejumlah t
NASIONAL
BATU BARA, SUMATERA UTARA Warga Kecamatan Talawi kini dilanda keresahan akibat sampah yang tidak kunjung diangkut oleh petugas kebersihan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Hingga kini, belum ada keputusa
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Andre Fernando alias The Doctor, di Penang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyoroti mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana dalam pem
NASIONAL
SUMATERA UTARA PT Hakaaston (HKA) bersama PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) mengintensifkan kegiatan operasi keselamatan berkendara di r
NASIONAL
MEDAN, SUMATERA UTARA Kabar gembira bagi para lulusan SMA/SMK/MA sederajat. Universitas AlAzhar Medan resmi membuka Penerimaan Mahasisw
PENDIDIKAN
JAKARTA Tiga anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) didakwa melakukan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Mohamad Ilham Pradipta,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI