KPK Periksa Lima Travel Agent Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, Negara Dirugikan Rp622 Miliar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 yang melibatkan Kementerian Agama.

Lima saksi tersebut adalah petinggi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang diminta hadir untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai dugaan praktik penyelewengan yang merugikan negara hingga Rp622 miliar.

Kelima saksi yang diminta untuk memenuhi panggilan adalah Ulfah Izzati, Komisaris PT Gema Shafa Marwa Tours; Kurniawan Chandra Permata, Manager Divisi Umrah dan Haji PT Abdi Ummat Wisata; Ali Farihin, Manajer Operasional PT Adzikra; Ahmad Fauzan, General Manager PT Aero Globe Indonesia; dan Eko Martino Wafa Afizputro, Direktur Utama PT Afiz Nurul Qolbi.

Baca Juga:

• Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

Kasus ini berawal dari dugaan manipulasi kuota haji yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk Ismail Adhan dari Maktour Travel dan Asrul Azis Taba dari Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI (Kesthuri).

Keduanya diduga berkolusi dengan pejabat di Kementerian Agama untuk mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dengan cara yang tidak sah.

Dalam pengusutannya, KPK menemukan bahwa Ismail memberikan suap kepada sejumlah pejabat Kemenag, termasuk mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Dirjen PHU Abdul Latief.

Dugaan suap ini kemudian membuat Maktour Travel memperoleh keuntungan sebesar Rp27,8 miliar, sementara Kesthuri mendapatkan keuntungan hingga Rp40,8 miliar dari hasil pengaturan kuota yang tidak transparan tersebut.

Pada tahun 2023-2024, Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji untuk Indonesia.

Namun, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, diduga secara sepihak mengubah komposisi kuota tersebut.

Dalam Keputusan Menteri Agama yang tidak disebarluaskan secara transparan, tambahan kuota ini dibagi secara tidak adil: 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, yang seharusnya hanya 8 persen dari total kuota.

Implementasi kebijakan tersebut kemudian dikelola dengan cara yang longgar oleh Ishfah Abidal Azis yang mempermudah persyaratan bagi penyelenggara haji khusus.

Untuk mengisi kuota yang tersisa, penyelenggara ibadah haji diminta untuk memberikan sejumlah uang sebagai imbalan fasilitas percepatan.

Pada tahun 2023, besaran pungutan liar yang dibebankan kepada calon jemaah haji mencapai USD5.000 per orang, sementara pada 2024, besaran pungutannya diperkirakan akan turun menjadi USD2.000 hingga USD2.500 per jemaah.

Pungutan liar yang dilakukan oleh pihak travel agent ini telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar.

Selain itu, praktik korupsi ini juga memperburuk citra penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, dengan banyaknya laporan mengenai adanya ketidakadilan dalam distribusi kuota haji.

Para tersangka, termasuk Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Azis, kini tengah diperiksa oleh KPK dan terancam dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara yang berat.

Pihak KPK pun terus mengembangkan penyelidikan ini untuk mengungkap lebih lanjut aliran dana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Kemenag dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap lima saksi travel agent ini sangat penting untuk mengungkap lebih banyak fakta dalam kasus ini.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini bisa kooperatif untuk memastikan proses penyidikan berjalan dengan efektif.

"Kami berharap dengan adanya pemeriksaan ini, proses penyidikan perkara kuota haji ini bisa berjalan lancar dan terbukti siapa saja yang terlibat dalam skandal besar ini," ujar Budi.

KPK juga berharap agar kasus ini menjadi pelajaran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa depan agar praktik korupsi dan pungutan liar tidak lagi terjadi.

Masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan dalam setiap aspek penyelenggaraan ibadah haji.*

(vo/ad)

Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

Dosen Hukum UGM Usulkan Pembentukan Lembaga Khusus di Bawah Presiden untuk Kelola Aset Rampasan Negara

Komisi III DPR Bahas Ketidakseimbangan Aset dengan Profil dalam RUU Perampasan Aset, Sahroni: Apakah Aset Koruptor Miskin Bisa Dirampas?

Mahfud MD Sebut Penyelidikan Kasus Amsal Sitepu Ceroboh, Diduga Ada Praktik Setoran Kasus di Kejaksaan

Kejagung Tarik Kajari Karo dan Jaksa yang Tangani Kasus Amsal Sitepu, Siap Berikan Sanksi Etik

1.661 Jemaah Haji Sumut Ikuti Manasik Haji Akbar di Medan, Ini Pesan Wagub Surya