PN Solo Tolak Gugatan CLS Ijazah Jokowi, Ini Alasan Majelis Hakim
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus.
Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, menegaskan penanganan perkara tersebut masih berada dalam ranah peradilan militer.
Baca Juga:"Berdasarkan penilaian kami, penyelesaian kasus ini masih berada dalam koridor peradilan militer," kata Andri, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur yurisdiksi berdasarkan subjek hukum. Dalam kasus ini, seluruh tersangka merupakan prajurit TNI aktif saat tindak pidana terjadi.
"Subyek hukum atau tersangka semuanya berstatus prajurit TNI aktif," ujarnya. Meski demikian, Andri memastikan proses penuntutan akan dilakukan secara transparan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan akuntabilitas.
Oditurat Militer, kata dia, juga terbuka terhadap masukan publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar hakim ad hoc dari kalangan profesional dilibatkan dalam sidang kasus tersebut.
Menurut Gibran, langkah itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.
"Keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan proses hukum harus berjalan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Kasus ini bermula dari penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.
Penyidik dari Pusat Polisi Militer TNI telah melimpahkan empat tersangka ke Oditurat Militer Jakarta untuk segera disidangkan.
Keempat tersangka tersebut merupakan personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Di sisi lain, Andrie Yunus meminta agar kasus yang menimpanya diproses melalui peradilan umum.
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ke
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkung
PEMERINTAHAN
MEDAN Ribuan kader Partai NasDem dari berbagai daerah di Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor DPW NasDem Sumut, Jalan HM Yamin,
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota Medan mempercepat persiapan lahan dan infrastruktur untuk pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi List
PEMERINTAHAN
SIAK Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian anggota Ditsamapta, Bripda Natanael Si
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan sejumlah wilayah di Kota Medan masih tergolong rawan kejahat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah be
HUKUM DAN KRIMINAL