PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA — Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 2022–2025, Irvian Bobby Mahendro, mengajukan diri sebagai saksi mahkota dalam perkara dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel.
Kuasa hukum Irvian, Rangga Afianto, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk iktikad baik kliennya untuk mengungkap fakta hukum dalam perkara yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Ini adalah iktikad baik dari Irvian Bobby," ujar Rangga di ruang sidang, Kamis, 16 April 2026.Baca Juga:
Rangga menyebut, pada persidangan lanjutan yang dijadwalkan Senin, 20 April 2026, Irvian akan menyampaikan seluruh keterangan yang diketahuinya terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3.
"Klien kami akan mengungkap kebenaran materiil dan fakta hukum yang sebenar-benarnya dari perkara ini," kata dia.
Ia menambahkan, pengajuan sebagai saksi mahkota juga merujuk pada ketentuan KUHAP baru, dengan harapan dapat menjadi bagian dari pengungkapan perkara secara terang benderang.
Pihaknya juga berharap status tersebut dapat menjadi pertimbangan hukum bagi kliennya dalam tuntutan pidana.
Namun, langkah Irvian ini sebelumnya sempat menuai penolakan dari sejumlah terdakwa lain.
Mereka menilai saksi mahkota umumnya diajukan sejak tahap penyidikan dan diperuntukkan bagi pihak dengan peran kecil dalam perkara.
Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana sempat mengonfirmasi langsung pengajuan tersebut kepada Irvian.
"Betul saudara mengajukan diri jadi saksi mahkota?" tanya hakim.
"Betul, yang mulia," jawab Irvian.
Pengadilan kemudian belum mengambil keputusan atas status saksi mahkota tersebut dan menunda sidang sambil menunggu sikap pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam dakwaan jaksa, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama sejumlah pihak diduga menerima uang hasil pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 dengan total mencapai Rp 6,52 miliar.
Sementara Irvian Bobby disebut menerima hingga Rp 69 miliar serta sejumlah fasilitas lain, termasuk kendaraan mewah.
Jaksa juga menduga praktik tersebut berlangsung sejak 2021 dengan modus menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3 melalui skema "biaya non-teknis" di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Para terdakwa dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP.*
(km/ad)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL