MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebingtinggi.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, mengatakan kedua tersangka masing-masing berinisial NER dan HA.
NER disebut merupakan pejabat di lingkungan Kominfo Tebingtinggi, sementara HA adalah pegawai swasta dari PT Whiz Digital Berjaya Kota Medan.Baca Juga:
"Benar, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya satu pihak swasta," kata Ferry, Jumat, 17 April 2026.
NER diketahui menjabat sebagai Kasubbag Umum Kepegawaian Kominfo Tebingtinggi dan disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Tebingtinggi.
Sementara HA merupakan karyawan perusahaan digital yang berbasis di Kota Medan.
Polda Sumut juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, yakni kantor PT Whiz Digital Berjaya di Medan serta rumah milik NER di wilayah yang sama.
Namun, kepolisian belum membeberkan barang bukti yang diamankan dari penggeledahan tersebut.
"Penggeledahan juga sudah dilakukan kemarin malam dan hari ini," ujar Ferry.
Sebelumnya, Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan OTT di lingkungan Kominfo Kota Tebingtinggi pada Rabu malam, 15 April 2026.
Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat juga sempat diperiksa, termasuk Kepala Dinas Kominfo.
Namun hingga kini, hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah pejabat lainnya telah dipulangkan dan masih berstatus saksi dalam penyelidikan lebih lanjut.*
(tm/ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
