Golkar Dukung Usulan KPK Batasi Jabatan Ketua Umum Parpol 2 Periode untuk Cegah Penumpukan Kekuasaan
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
MEDAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat diseminasi literasi keuangan kepada masyarakat.
Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman publik dalam mengelola keuangan secara bijak serta menghindari risiko pinjaman online ilegal dan judi daring (pinjol ilegal dan judol).
Kepala Diskominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki berbagai kanal komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada masyarakat.Baca Juga:
"Kita memiliki sarana untuk mendiseminasikan informasi. Kolaborasi dengan LPS ini bisa digunakan untuk menyebarluaskan program, pengumuman, dan imbauan kepada masyarakat," kata Erwin saat menerima audiensi Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan di Kantor Diskominfo Sumut, Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan, kanal komunikasi tersebut mencakup videotron, media sosial resmi pemerintah, kerja sama dengan media massa, hingga forum temu pers yang melibatkan sekitar 115 media, baik cetak, daring, maupun elektronik.
Menurut Erwin, pemanfaatan kanal tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan, Jimmy Ardianto, menyambut baik kerja sama tersebut.
Ia menilai edukasi literasi keuangan menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal dan judol.
"Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terjerat pinjol dan judol," ujarnya.
Jimmy juga menegaskan bahwa LPS menjamin keamanan simpanan nasabah di perbankan, baik bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan dana di lembaga perbankan resmi.
"LPS memastikan simpanan nasabah tetap aman meskipun terjadi risiko pada bank," katanya.*
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengadilan Tipikor Jakarta menyoroti maraknya kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang din
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik respons Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait penangana
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang ilegal yang melib
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBINGTINGGI Kecelakaan maut terjadi di Jalan SoekarnoHatta, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara. Seorang pelajar berinisial MR (14) tewas
PERISTIWA
JAKARTA Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengaku tidak pernah berinteraksi den
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menilai uang sebesar Rp 3 miliar yang diterimanya dari
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama pemerintah kabupaten/kota
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme kaderisas
POLITIK