KPK Usul Atur Partai Politik, NasDem dan PDIP Langsung Bereaksi: Jangan Campuri Urusan Internal!
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
MEDAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat diseminasi literasi keuangan kepada masyarakat.
Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman publik dalam mengelola keuangan secara bijak serta menghindari risiko pinjaman online ilegal dan judi daring (pinjol ilegal dan judol).
Kepala Diskominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki berbagai kanal komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada masyarakat.Baca Juga:
"Kita memiliki sarana untuk mendiseminasikan informasi. Kolaborasi dengan LPS ini bisa digunakan untuk menyebarluaskan program, pengumuman, dan imbauan kepada masyarakat," kata Erwin saat menerima audiensi Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan di Kantor Diskominfo Sumut, Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan, kanal komunikasi tersebut mencakup videotron, media sosial resmi pemerintah, kerja sama dengan media massa, hingga forum temu pers yang melibatkan sekitar 115 media, baik cetak, daring, maupun elektronik.
Menurut Erwin, pemanfaatan kanal tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan, Jimmy Ardianto, menyambut baik kerja sama tersebut.
Ia menilai edukasi literasi keuangan menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal dan judol.
"Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terjerat pinjol dan judol," ujarnya.
Jimmy juga menegaskan bahwa LPS menjamin keamanan simpanan nasabah di perbankan, baik bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan dana di lembaga perbankan resmi.
"LPS memastikan simpanan nasabah tetap aman meskipun terjadi risiko pada bank," katanya.*
(ad)
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
JAKARTA Cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa habis dalam waktu sekitar 11 tahun jika tidak dikelola secara hatihati di tengah tingg
EKONOMI
JAKARTA Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Himmatul Aliyah mendorong generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilainilai Pa
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang atas pelepasan sebagian lahan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi cukup untuk menjamin daya saing di
NASIONAL