KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asal-usul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kepada Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam perkara dugaan pemerasan jabatan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih menelusuri apakah dana tersebut berasal dari kantong pribadi para pejabat atau dari sumber lain yang berpotensi melanggar hukum.

"Semua masih didalami, termasuk kemungkinan apakah uang yang diberikan berasal dari dana pribadi atau sumber lain. Ini akan terus dikembangkan oleh penyidik," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 17 April 2026.

Baca Juga:

• Politik Uang Masih Menggurita, KPK Usulkan 5 Jurus Ampuh Benahi Pemilu

Kasus ini menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

KPK menemukan fakta bahwa sebagian kepala OPD bahkan harus meminjam uang hingga menggunakan dana pribadi untuk memenuhi permintaan yang disebut sebagai "jatah" kepada bupati, agar tidak dicopot dari jabatan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut praktik tersebut berpotensi memicu tindak pidana korupsi lanjutan.

Menurut dia, tekanan untuk menyetor uang bisa mendorong pejabat daerah melakukan rekayasa proyek atau menerima gratifikasi guna menutup kebutuhan setoran.

"Fenomena ini membuka peluang munculnya korupsi baru, seperti pengaturan proyek atau penerimaan gratifikasi," ujar Asep dalam konferensi pers sebelumnya.

KPK menegaskan, sebagai penyelenggara negara, kepala daerah telah memperoleh hak keuangan resmi berupa gaji dan dana operasional.

Karena itu, permintaan dana di luar mekanisme resmi dinilai sebagai pelanggaran hukum.

"Tidak dibenarkan membebankan kebutuhan pribadi kepada perangkat daerah ataupun anggaran dinas," kata Asep.

Dalam pengembangan perkara, KPK juga mengintensifkan penggeledahan di sejumlah lokasi.

Dalam operasi terbaru, penyidik menggeledah empat lokasi dan menyita uang tunai sekitar Rp 95 juta serta sejumlah dokumen terkait pengadaan dan penganggaran daerah.

Budi menyebut penggeledahan dilakukan secara maraton dalam sepekan terakhir untuk memperkuat konstruksi perkara.

KPK sebelumnya mengungkap, Gatut menetapkan target pengumpulan dana hingga Rp 5 miliar.

Namun hingga saat penindakan, jumlah yang terkumpul baru mencapai sekitar Rp 2,7 miliar.

Sebanyak 16 kepala OPD diduga dimintai setoran dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar.

Praktik ini diduga berkaitan dengan upaya mempertahankan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.*

(d/ad)

Politik Uang Masih Menggurita, KPK Usulkan 5 Jurus Ampuh Benahi Pemilu

Usai Dilaporkan Jusuf Kalla, Rismon Sianipar Kini Harus Bersiap Hadapi Laporan Dokter Tifa: KTP dan Gelar Diduga Palsu

Polda Metro Tampilkan Foto Lawas Jokowi di UGM, Tegaskan Uji Forensik Ijazah Dilakukan di Puslabfor Polri

Kuasa Hukum Inara Rusli Bantah CCTV Jadi Bukti Kuat Perzinaan, Sebut Video Sudah Disunting dan Tidak Lengkap

Imbas Viral Napi Korupsi Ngopi di Kafe, Ditjenpas Nonaktifkan Kepala Rutan Kendari

Jadi Korban Pengeroyokan, Kades Pakel Justru Minta Pelaku Tak Diproses Hukum: Jangan Sampai Dipenjara