MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti Wilayah I Sumatera Utara).
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penerbitan sprint tersebut merupakan kelanjutan dari hasil telaah laporan yang telah dinyatakan selesai.
Tahap awal penanganan kini memasuki proses pengumpulan data dan keterangan.Baca Juga:
"Sudah diterbitkan surat perintah tugasnya. Selanjutnya dilakukan pemanggilan, wawancara, serta pengumpulan data dan bahan keterangan (pulbaket)," ujar Rizaldi di Medan, Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan, Kejati Sumut akan terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terkait laporan tersebut, termasuk pelapor dan pihak lain yang relevan.
Namun, identitas pihak yang akan diperiksa belum dapat diumumkan karena proses masih berjalan di tahap awal.
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam penyaluran dana KIP Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.
Para mahasiswa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tersebut secara transparan, mengingat program KIP Kuliah bersumber dari anggaran negara untuk membantu mahasiswa kurang mampu.
Rizaldi menambahkan, hasil klarifikasi dan pulbaket tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah hukum berikutnya.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan tindak pidana khusus.
"Jika ditemukan indikasi pelanggaran dugaan korupsi, penanganan dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya dan diserahkan ke Bidang Pidsus," ujarnya.*
(at/ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
