Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tambang nikel ilegal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (21/4/2026).
Tersangka yang dipanggil adalah Direktur PT Masempo Dalle, Anton Timbang (AT), yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua Kadin Sulawesi Tenggara.
Dirtipidter Bareskrim Polri, Mohammad Irhamni, mengatakan pemanggilan ini merupakan yang pertama setelah penetapan status tersangka.Baca Juga:
"Rencananya besok pagi pukul 10.00 WIB kami melakukan pemanggilan terhadap tersangka AT. Kita tunggu apakah yang bersangkutan hadir untuk melengkapi berkas," ujarnya, Senin (20/4/2026).
Menurut Irhamni, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendalami peran tersangka dalam aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh PT Masempo Dalle.
"Besok pada saat pemeriksaan sebagai tersangka, kami akan mengetahui sejauh mana peran yang bersangkutan," jelasnya.
Kasus ini bermula dari temuan aktivitas pertambangan nikel ilegal di wilayah Desa Morombo Pantai, Konawe Utara. Lokasi tambang diketahui berada di kawasan hutan tanpa izin resmi.
Dalam penyelidikan, perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah untuk wilayah operasional tersebut.
Polisi kemudian menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti, di antaranya empat unit dump truck, tiga alat berat ekskavator, serta satu buku catatan ritase.
Selain AT, penyidik juga menetapkan satu tersangka lainnya berinisial MSW yang menjabat sebagai kuasa direktur sekaligus pejabat sementara kepala teknik tambang di perusahaan tersebut.
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan masih terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.*
(d/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL