JAKARTA – Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.
Ia menilai laporan tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik.
Feri Amsari dilaporkan oleh RMN pada Kamis, 16 April 2026, dan MIS pada Jumat, 17 April 2026, terkait pernyataannya yang menyebut klaim keberhasilan swasembada pangan pemerintah sebagai kebohongan publik.Baca Juga:
Selain Feri, Khozinudin juga menyinggung laporan terhadap akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, yang dilaporkan oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian, pada 13 April 2026.
Ubedilah dipersoalkan karena menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa.
Khozinudin menyebut rangkaian pelaporan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kritik publik.
Ia bahkan menilai pola tersebut merupakan kelanjutan dari praktik yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.
"Konfirmasi legasi kriminalisasi era Jokowi diwariskan dan dilestarikan di era Prabowo Subianto," kata Khozinudin dalam kanal YouTube miliknya, Minggu, 19 April 2026.
Meski demikian, ia menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di kepolisian.
Namun ia menilai substansi laporan tersebut seharusnya berada dalam ranah kebebasan berekspresi.
Menurut Khozinudin, pernyataan Feri maupun Ubedilah merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, bukan tindak pidana.
Ia juga menilai pelaporan terhadap akademisi dapat menciptakan efek ketakutan dalam menyampaikan pendapat.
Ia turut menyebut sejumlah nama yang menurutnya pernah mengalami kriminalisasi, seperti Bambang Tri Mulyono, Alfian Tanjung, hingga Ahmad Dhani.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya dua laporan terhadap Feri Amsari.
Laporan pertama diterima pada Kamis, 16 April 2026 pukul 16.45 WIB, dan laporan kedua pada Jumat, 17 April 2026 pukul 11.24 WIB.
Kedua laporan tersebut menggunakan sangkaan Pasal 264 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Ini baru diterima, sudah dua laporan terkait objek perkara yang sama," ujar Budi.
Ia mengatakan penyidik akan melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, termasuk memeriksa pelapor, saksi, dan barang bukti untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.*
(tb/ad)
AIR JOMAN Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat pelaksanaan program pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) melalui kegiatan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya nilainilai Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi
POLITIK
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa kenaikan harga avtur berdampak langsung pa
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selas
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penggelapan dana umat di Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, senilai Rp 28 miliar memasuki babak akhir
EKONOMI
JAKARTA Tim TifaRoy&039s Advocates (Troya) yang dipimpin Refly Harun menilai proses penyidikan dalam perkara dugaan ijazah palsu Presid
NASIONAL
JAKARTA Lembaga survei Index Politica merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prab
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, menegaskan dirinya tidak akan menem
POLITIK
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pesawat militer a
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (Komisi Informasi Sumatera Utara) Provinsi Sumatera Utara periode 20262030 melakukan
PEMERINTAHAN
