Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas

"Klien kami seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat," kata Daniel.

Selain menggugat keputusan bupati, pihak kuasa hukum juga melontarkan kritik terhadap PT CIPEF yang dinilai merugikan masyarakat melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Mereka bahkan mendesak pemerintah menutup operasional perusahaan tersebut serta membuka kemungkinan menempuh jalur hukum internasional.

"Kami menilai ada penyimpangan dalam penyaluran CSR yang merugikan masyarakat," ujar Daniel.

Penggugat juga meminta perhatian DPR RI, khususnya Komisi III, untuk memanggil pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan.

Ketua kelompok tani, Fajar, menyatakan pihaknya mengalami kerugian langsung akibat tidak masuk dalam daftar penerima kebun plasma.

Ia berharap majelis hakim PTUN Medan membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan penerbitan kebijakan baru yang lebih adil.*

(tm/ad)

Kunjungi Sekolah di Mimika, Gibran Temukan Kelas Minim Penerangan dan Fasilitas: “Listriknya Mati, Pak Guru?”

Akhiri Penantian 22 Tahun, DPR Akhirnya Sahkan UU PPRT! Ini 12 Poin Pentingnya

Ahmad Khozinudin Sebut Feri Amsari dan Ubedilah Dikriminalisasi: Praktik Kriminalisasi Diwariskan dari Era Jokowi ke Prabowo

Peneliti Australian National University: Jokowi Tidak Berubah, Hanya Belajar Mengelola Politik untuk Mencapai Tujuannya

MPR Tinjau IKN, Muzani: Megah, Mewah, dan Membanggakan

MA Terbitkan Aturan Baru, Hakim Diminta Hindari Penjara Jangka Pendek