JAKARTA – Pembaruan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai pergeseran besar dalam pendekatan pemidanaan di Indonesia.
Negara tidak lagi semata mengandalkan pidana penjara, tetapi mulai mengedepankan pendekatan alternatif yang bersifat korektif dan restoratif.
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa arah kebijakan hukum pidana kini tidak lagi bertumpu pada hukuman penjara semata, melainkan juga pada tindakan dan bentuk pemidanaan alternatif.Baca Juga:
"Mengapa kita lebih mengedepankan non-penjara dan lebih mengutamakan tindakan? Satu adalah untuk mencegah stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana," ujar Eddy dalam peringatan ke-71 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Gedung Mahkamah Agung, Selasa, 21 April 2026.
Ia menilai, salah satu persoalan utama dalam sistem pemidanaan selama ini adalah tingginya angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.
Hal itu, menurutnya, tidak lepas dari stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana setelah bebas dari penjara.
"Begitu kembali ke masyarakat, mereka masih dicap sebagai bekas penipu atau pencuri. Stigma itu terus melekat dan membuat mereka sulit berubah," kata Eddy.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan berulang bukan semata kegagalan individu, melainkan juga akibat dari lingkungan sosial yang tidak memberikan ruang reintegrasi.
Dalam konteks KUHP Nasional, pemerintah juga menghapus pidana kurungan jangka pendek di bawah satu tahun.
Kebijakan ini dinilai lebih sejalan dengan kebutuhan hukum pidana modern yang menekankan efektivitas dan pembinaan.
"Selain membebani negara, pidana jangka pendek juga tidak signifikan dalam pembinaan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Sunarto menilai perubahan paradigma ini sebagai langkah penting dalam pembaruan sistem hukum nasional.
JAKARTA Rismon Sianipar membantah keterlibatannya dalam video viral yang menyebut adanya aliran dana Rp5 miliar dari mantan Wakil Presid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah memiliki kemiripan, yakni pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menelaah secara rinci rencana pengenaan pajak baru, termasuk Pajak Pertam
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pelatihan vokasi sebagai strategi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten da
NASIONAL
BATU BARA Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Manajerial yang dilaksanakan di Kan
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara menahan mantan Kepala Kas Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, ter
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, S.IP., MPA. secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Narkoba Tahun
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemberian restorative justice (RJ) kepada ahli digital forensik Rismon Sianipar dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani untuk memangkas sejumlah r
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani terkait realisasi
EKONOMI
