BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah memiliki kemiripan, yakni pengumpulan dana untuk pembagian tunjangan hari raya (THR) kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut praktik tersebut terungkap dalam sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah.
"Modus pemberian THR kepada pihak-pihak seperti Forkopimda ini cukup masif terungkap dari beberapa OTT," kata Budi, Rabu, 22 April 2026.Baca Juga:
Menurut dia, pola tersebut muncul dalam sejumlah perkara, salah satunya kasus suap proyek yang menjerat Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
Dalam perkara ini, penyidik turut memeriksa aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri aliran dana.
KPK juga menemukan pola serupa dalam kasus korupsi di Cilacap dan Tulungagung.
Penyidik masih mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari praktik tersebut.
Dalam kasus Rejang Lebong, KPK menetapkan lima tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Maret 2026.
Penyidik menyita uang tunai Rp 756,8 juta serta sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Sementara itu, dalam kasus di Cilacap, KPK menetapkan Bupati nonaktif Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardoo sebagai tersangka.
Keduanya diduga mengumpulkan dana hingga ratusan juta rupiah dari pejabat daerah untuk kepentingan THR Forkopimda dan pribadi.
Adapun di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo diduga melakukan pemerasan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan target miliaran rupiah.
Dana tersebut, antara lain, digunakan untuk kepentingan pribadi dan pembagian THR.
KPK menyebut praktik ini dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari permintaan langsung hingga pengaturan anggaran di OPD.
Penyidik menduga praktik tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan berpotensi meluas.
KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian kasus tersebut.*
(bs/ad)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN