KI Babel Gelar Sidang Sengketa Informasi, Soroti Lemahnya Keterbukaan Badan Publik

PANGKALPINANG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan perannya sebagai penjaga keterbukaan informasi publik melalui pelaksanaan sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).

Lembaga ini menyebut transparansi tidak hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga hak dasar masyarakat yang dijamin undang-undang.

Sidang PSI digelar di Kantor Gubernur Babel, Gedung B Lantai IV, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu, 22 April 2026.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Tetapkan 20 Ranperda 2026, Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal Masuk Prioritas

Perkara yang disidangkan melibatkan Sulistiyo sebagai pemohon dan Pemerintah Desa Pergam sebagai termohon, dengan agenda pemeriksaan awal.

Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, yang juga memimpin majelis komisioner, mengatakan sengketa informasi kerap berawal dari hal sederhana, yakni permohonan informasi yang tidak ditanggapi atau ditolak tanpa alasan yang jelas.

"Banyak kasus bermula dari permohonan informasi yang tidak diberikan secara tepat. Dari situ sengketa muncul," ujar Rikky, Kamis, 23 April 2026.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan implementasi keterbukaan informasi di tingkat badan publik masih belum optimal.

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah mengatur kewajiban pemerintah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat.

Rikky juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas informasi.

Ia menyebut masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan permohonan informasi hingga membawa sengketa ke Komisi Informasi.

"Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa mereka punya hak untuk meminta informasi dan mengajukan sengketa," katanya.

KI Babel, kata Rikky, terus berupaya meningkatkan literasi keterbukaan informasi melalui sidang terbuka yang dapat disaksikan masyarakat.

Sidang PSI, menurut dia, bukan hanya ruang penyelesaian sengketa, tetapi juga sarana edukasi publik.

"Sidang ini terbuka untuk umum. Masyarakat bisa datang melihat langsung prosesnya," ujarnya.

Ia menilai partisipasi publik penting dalam memperkuat kontrol sosial terhadap badan publik.

Dengan keterlibatan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

"Kehadiran masyarakat memperkuat kontrol sosial. Ini bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel," kata Rikky.

KI Babel berharap, keterbukaan informasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi publik.*

(ad)

Pemkab Deli Serdang Tetapkan 20 Ranperda 2026, Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal Masuk Prioritas

Dugaan Pengangkatan Rahim Pasien Tanpa Izin di RS Muhammadiyah Medan, Dinkes Sumut Turun Tangan

Kejagung: Pemeriksaan Eks Kajari Karo Tidak Terkait Dugaan Tindak Pidana

Kasus Korupsi Website Desa Karo, Kejati Sumut Kejar Bos CV ATS Jesaya Ginting yang Buron

2.341 Guru PPPK Deliserdang Tiga Bulan Belum Digaji, Mahasiswa Desak Gubernur Bobby Nasution Panggil Bupati Asri Ludin

Buka Musrenbang Sumut 2027, Mendagri Tito Karnavian: Kualitas Perencanaan Tentukan 60 Persen Keberhasilan Program Daerah