Dua Mantan Bupati Taput Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Lahan 20 Hektare
TAPUT Dua mantan Bupati Tapanuli Utara (Taput) berinisial REN dan NN dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Perkump
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tengah mendalami dugaan malapraktik di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Medan yang menyeret kasus pengangkatan rahim pasien tanpa persetujuan jelas.
Kasus ini mencuat setelah pasien, Mimi Maisyarah (48), melaporkan tindakan medis yang diduga tidak sesuai prosedur.
Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rijal, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke rumah sakit bersama tim Satgas Mutu, Dinkes Kota Medan, Persatuan Rumah Sakit wilayah Sumut, serta berkoordinasi dengan Ombudsman.Baca Juga:
"Kami sudah mengumpulkan sejumlah informasi awal dari rumah sakit. Hari ini juga akan dilakukan klarifikasi kepada pasien dan keluarga untuk memastikan seluruh keterangan yang beredar," kata Hamid, Kamis, 23 April 2026.
Menurut Hamid, pemeriksaan tidak hanya dilakukan di RS Muhammadiyah, tetapi juga akan melibatkan RS Haji Medan yang disebut sebagai fasilitas rujukan pasien.
"Rumah Sakit Haji juga akan kami mintai keterangan karena disebut sebagai tempat rujukan akhir pasien," ujarnya.
Kasus ini sebelumnya mencuat ke publik setelah kuasa hukum pasien, Ojahan Sinurat, menyebut adanya dugaan pengangkatan rahim tanpa persetujuan keluarga.
Ia mengatakan pasien awalnya hanya menjalani tindakan pengangkatan miom berdasarkan hasil USG.
Namun, dua hari pascaoperasi, pasien mengalami infeksi dan nyeri hebat hingga harus dirawat kembali. Kondisi memburuk membuat keluarga meminta rujukan ke RS Haji Medan.
"Dari hasil dokumen patologi anatomi yang baru diketahui keluarga, rahim dan ovarium ternyata telah diangkat," kata Ojahan.
Ia menegaskan pihaknya memberi waktu 1x24 jam kepada rumah sakit untuk memberikan klarifikasi sebelum menempuh jalur hukum.
Sementara itu, RS Muhammadiyah Medan membantah adanya tindakan tanpa persetujuan pasien.
TAPUT Dua mantan Bupati Tapanuli Utara (Taput) berinisial REN dan NN dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Perkump
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Ketua Forum Masyarakat Transparansi Sumatera Utara (FORMATSU), Rudy Harmoko SH, meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPR
NASIONAL
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara terkait isu yang menyebut dirinya akan segera bergabung dengan Parta
POLITIK
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar menanggapi penangkapan dan penahanan Roy Suryo serta Tyassuma Tifauzia atau dokt
HUKUM DAN KRIMINAL
MALANG Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka di Kota Malang, Jawa Timur. Ribuan massa yang terdiri da
PERISTIWA
JAKARTA Kunyit selama ini dikenal sebagai salah satu rempah yang kerap digunakan dalam berbagai masakan tradisional Indonesia. Namun di
KESEHATAN
Oleh Yakub F. IsmailDI tengah kemajuan zaman, tantangan perkotaan menjadi semakin kompleks. Menghadapi situasi ini, kepemimpinan daerah tid
OPINI
GORONTALO Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan ruang kepada para petani dan nelayan untuk menyampaikan la
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kew
HUKUM DAN KRIMINAL