Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Pemeriksaan tersebut disebut masih berada dalam ranah evaluasi internal institusi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan proses yang berjalan saat ini bersifat administratif dan menyangkut aspek manajerial serta profesionalisme jaksa.Baca Juga:
"Prosesnya sedang di internal kita, dan ini nanti dilimpahkan. Ini bukan tindak pidana ya, bukan," kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Anang menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak mengarah pada dugaan pelanggaran pidana, melainkan bagian dari penilaian kinerja dan penempatan jabatan di lingkungan kejaksaan.
"Itu hanya ibaratnya manajerial dan profesional," ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa Danke Rajagukguk saat ini tidak lagi menjabat sebagai Kajari Karo. Yang bersangkutan telah dimutasi ke jabatan fungsional di Kejaksaan Agung.
"Sudah bukan jabatan struktural, sudah jabatan fungsional di Kejaksaan Agung," kata Anang.
Posisi Kajari Karo kini diisi oleh Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat Kajari Nias Selatan.
Pergantian tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026.
Pergantian ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap penanganan perkara videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo.
Dalam perkara itu, terdakwa sempat didakwa kasus korupsi sebelum akhirnya divonis bebas oleh pengadilan.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL