Pemprov Sumut Targetkan PPID Raih Predikat Informatif 2026, Keterbukaan Publik Terus Diperkuat
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemprov S
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Pemeriksaan tersebut disebut masih berada dalam ranah evaluasi internal institusi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan proses yang berjalan saat ini bersifat administratif dan menyangkut aspek manajerial serta profesionalisme jaksa.Baca Juga:
"Prosesnya sedang di internal kita, dan ini nanti dilimpahkan. Ini bukan tindak pidana ya, bukan," kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Anang menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak mengarah pada dugaan pelanggaran pidana, melainkan bagian dari penilaian kinerja dan penempatan jabatan di lingkungan kejaksaan.
"Itu hanya ibaratnya manajerial dan profesional," ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa Danke Rajagukguk saat ini tidak lagi menjabat sebagai Kajari Karo. Yang bersangkutan telah dimutasi ke jabatan fungsional di Kejaksaan Agung.
"Sudah bukan jabatan struktural, sudah jabatan fungsional di Kejaksaan Agung," kata Anang.
Posisi Kajari Karo kini diisi oleh Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat Kajari Nias Selatan.
Pergantian tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026.
Pergantian ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap penanganan perkara videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo.
Dalam perkara itu, terdakwa sempat didakwa kasus korupsi sebelum akhirnya divonis bebas oleh pengadilan.
Selain Danke, Kejaksaan Agung juga memeriksa sejumlah pejabat Kejari Karo, termasuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut.
Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh penanganan perkara.*
(km/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemprov S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe bersama j
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah dakwaan jaksa penuntut um
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang jug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan berencana membangun atau merehabilitasi gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Untuk proyek
PEMERINTAHAN
MEDAN Danau Toba resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Geotourism Festival and International Conference (Geofest) ke7. Agenda berskala in
PARIWISATA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa status Green Card UNESCO yang kembali dipertahankan
PARIWISATA