KPK Ungkap Celah Korupsi di Pemilu, Dari Suap Penyelenggara hingga Politik Uang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil peredaran narkotika.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial VVP yang merupakan istri Koh Erwin, serta HSI dan CA yang merupakan anaknya. Mereka kini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Bareskrim Polri.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan, dalam pengembangan kasus tersebut penyidik juga menyita sejumlah aset milik para tersangka.Baca Juga:
"Barang bukti tindak pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika disita dari ketiga tersangka tersebut, berupa rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait," kata Eko, Jumat (24/4/2026).
Ia menjelaskan, penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya penelusuran aliran dana hasil kejahatan narkotika yang diduga dikelola melalui jaringan keluarga.
Ketiga tersangka saat ini masih diperiksa untuk pendalaman lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan mereka dalam aliran dana hasil kejahatan tersebut.
"Untuk informasi lebih detail akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya setelah pemeriksaan awal selesai," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri juga telah menangkap Koh Erwin yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika yang melibatkan sejumlah oknum aparat di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Koh Erwin diketahui terseret dalam kasus yang juga menyeret mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro serta eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.
Dalam penyidikan, Koh Erwin disebut memiliki peran sebagai pemasok narkotika dan diduga mengalirkan dana dalam jumlah besar kepada pihak-pihak tertentu.*
(oz/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik. Usul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Jusuf Kalla sebagai senior, mentor, dan idola dinilai mencerminka
POLITIK
JAKARTA Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan praktik pengolahan daging ikan sapusapu di bantaran anak Kali Ciliwun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi tidak semata terjadi saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara mengevakuasi seekor orangutan sumatera (Pongo abelii) dari areal
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau masih tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) tidak hanya berfokus pada fungsi advokasi, tetap
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Service dalam ajang National Governance Awards di Jakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin
HUKUM DAN KRIMINAL