PTUN Tolak Gugatan Koalisi Sipil, Fadli Zon: Tak Ada Pemerkosaan Massal 1998

JAKARTA — Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan kembali pandangannya terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan menyatakan bahwa tidak ada pemerkosaan massal pada periode tersebut.

Pernyataan itu disampaikan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak menerima gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terhadap dirinya.

"Pendapat saya tak ada perkosaan massal pada 1998," kata Fadli Zon, Sabtu, 25 April 2026.

Baca Juga:

• Pendekar Prabowo: Ketika Kerja Nyata Bersuara Lebih Nyaring

Gugatan tersebut sebelumnya diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang mempersoalkan pernyataan Fadli Zon yang dianggap menyangkal adanya pemerkosaan massal pada peristiwa reformasi 1998.

Dalam pernyataannya, Fadli menyebut bahwa apabila ada peristiwa tersebut, hal itu merupakan tindakan kriminal individual, bukan peristiwa yang bersifat massal.

PTUN Jakarta dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Majelis hakim menilai pernyataan Fadli Zon melalui media tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat konkret, individual, dan final, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara.

"Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa ini," demikian pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang dibacakan Selasa, 22 April 2026.

Atas putusan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Kuasa hukum dari LBH Jakarta, Daniel Winarta, menyebut langkah hukum ini juga bertujuan mempertegas ruang pengujian terhadap tindakan pejabat publik.

Sementara itu, Fadli Zon menyatakan pihaknya siap menghadapi langkah banding tersebut dengan tim hukum.

"Tidak ada masalah. Tentu kami siapkan tim hukum," ujarnya.

Perdebatan mengenai peristiwa Mei 1998 kembali mencuat di ruang publik.

Sejumlah laporan, termasuk dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, mencatat adanya ratusan kasus kekerasan seksual, termasuk dugaan pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan tersebut.

Meski demikian, perbedaan pandangan mengenai istilah, skala, dan klasifikasi peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan di ruang hukum dan publik hingga saat ini.*

(km/ad)

Pendekar Prabowo: Ketika Kerja Nyata Bersuara Lebih Nyaring

Dua Polisi Pelaku Dugaan Pemerkosaan di Jambi Dipecat, Kapolda: Ini Pengingat Keras untuk Institusi

UU PPRT Disahkan, Jadi Babak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Megawati Ingatkan Pancasila Tak Cukup Dihafalkan, Tapi Harus Dihayati dalam Kehidupan Berbangsa

Demi Lingkungan Bersih, Kades Kolam Wajibkan Gotong Royong dan Larang Buang Sampah Sembarangan

Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas