Wawako Tanjungbalai Pimpin Tanam Padi Serentak di Sijambi, Antisipasi Kemarau dan Jaga Ketahanan Pangan
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina memimpin aksi tanam padi serentak sebagai langkah percepatan masa tanam guna menganti
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat pemeriksaan terhadap sejumlah pemilik biro perjalanan haji dan umrah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Forum Sathu atau Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah menjadi salah satu fokus pendalaman lembaga antirasuah tersebut.
Forum Sathu merupakan wadah gabungan asosiasi penyelenggara haji dan umrah, antara lain Amphuri, Kesthuri, Asphurindo, dan Gaphura.Baca Juga:
Forum ini dibentuk sebagai ruang koordinasi pelaku usaha perjalanan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
Dewan Pembina Forum Sathu, Fuad Hasan Masyhur yang juga pemilik Maktour, turut menjadi sorotan dalam rangkaian penyidikan.
KPK menduga forum tersebut menjadi salah satu ruang komunikasi terkait pembagian kuota haji tambahan yang diduga menyimpang dari ketentuan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan para pelaku usaha travel haji masih terus dilakukan, termasuk pendalaman terkait peran Forum Sathu dalam pengaturan kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
"Benar, pemeriksaan terkait Forum Sathu dan pembahasan mengenai kuota haji tambahan masih terus didalami," kata Budi di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka.
Ia diduga mengubah komposisi pembagian kuota haji tambahan menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, yang dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
Aturan tersebut sejatinya mengatur pembagian kuota haji sebesar 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Selain Yaqut, KPK juga menetapkan sejumlah pihak lain sebagai tersangka, termasuk pejabat penyelenggara haji dan pelaku usaha travel.
Dalam perkembangan terbaru, KPK memanggil dan memeriksa sejumlah bos biro travel haji, di antaranya Khalid Zeed Abdullah Basalamah.
Ia mengaku telah mengembalikan dana sekitar Rp 8,4 miliar kepada KPK yang berasal dari pihak travel lain.
KPK menyatakan masih terdapat sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang belum mengembalikan dana terkait perkara tersebut.
Oleh karena itu, pemanggilan saksi dari kalangan asosiasi dan pelaku usaha travel akan terus dilakukan.
"Penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan kepada pihak-pihak lain yang terkait dan belum mengembalikan dana," ujar Budi.*
(km/ad)
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina memimpin aksi tanam padi serentak sebagai langkah percepatan masa tanam guna menganti
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Mahyaruddin Salim bersama istri, Mashandayani Siahaan, mengikuti doa bersama dan prosesi tepung tawar jelang kebe
AGAMA
PEMATANG SIANTAR Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar memperkuat komitmen dalam mendorong per
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Mahyaruddin Salim mengajak organisasi mahasiswa untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam menduku
PEMERINTAHAN
SERANG Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pelatihan vokasi menjadi kunci dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai kebijakan
EKONOMI
BANDA ACEH Prakiraan cuaca di Aceh hari ini didominasi hujan ringan yang terjadi di sebagian besar wilayah, sementara beberapa daerah lain
NASIONAL
MEDAN Prakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini didominasi hujan ringan yang terjadi di hampir seluruh wilayah, dengan beberapa daerah me
NASIONAL
JAKARTA Prakiraan cuaca di DKI Jakarta hari ini menunjukkan sebagian wilayah berpotensi diguyur hujan ringan, sementara area lainnya didom
NASIONAL
BANDUNG Prakiraan cuaca di Jawa Barat hari ini menunjukkan sebagian besar wilayah berpotensi diguyur hujan ringan, dengan beberapa daerah
NASIONAL