YOGYAKARTA – Kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, terus menuai sorotan publik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyebut kasus tersebut sebagai tindakan biadab yang tidak dapat ditoleransi.
Sahroni meminta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk pimpinan yayasan hingga para pengasuh.
"Ini benar-benar kebiadaban yang tidak bisa dimaafkan. Saya minta Kapolda DI Yogyakarta memberikan atensi penuh dan mengamankan semua pihak yang terlibat," kata Sahroni, Minggu (26/4/2026).Baca Juga:
Sahroni juga menyoroti informasi yang menyebut bahwa pimpinan yayasan daycare tersebut diduga merupakan seorang hakim aktif. Ia meminta Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk turun tangan jika informasi tersebut benar adanya.
"Jika benar pimpinan yayasannya seorang hakim, saya minta KY dan MA segera mengambil tindakan tegas. Tidak ada toleransi untuk kekerasan terhadap anak," ujarnya.
Selain itu, DPR juga mendorong Polri melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memperketat pengawasan terhadap operasional daycare yang semakin menjamur di berbagai daerah.
"Pengawasan harus diperketat, termasuk legalitas izin operasional. Jangan sampai tempat penitipan anak justru menjadi lokasi kekerasan," tegasnya.
Diketahui sebelumnya, Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha. Para tersangka terdiri dari pimpinan yayasan, kepala sekolah, hingga pengasuh.
Pihak kepolisian juga masih mendalami motif di balik dugaan kekerasan tersebut. Sementara itu, puluhan anak yang diduga menjadi korban telah mendapatkan pendampingan medis dan psikologis.*
(in/dh)
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
