37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
Dari penjelasan perwakilan kedua kelurahan itu, maka titik titik lokasi SHM No 19 yang ditunjuk petugas Kantor Pertanahan Medan berada di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.
Itu artinya, titik lokasi SHM No 19 tersebut tidak sesuai dengan titik lokasi tanah yang ditetapkan dalam SK Gubernur Sumut No SK: 77/DA/HML/DS/1974 yang dimiliki PT Musim Mas Grop.
Seharusnya, sesuai SK Gubernur Sumut No SK: 77/DA/HML/DS/1974 yang menjadi dasar penerbitan SHM No 19/SHGB No 196, titik lokasi SHM No 19 berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.
Sementara titik lokasi SHM No 19 yang dihunjuk petugas Kantor Pertanahan Medan itu, yakni di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, justru merupakan titik lokasi tanah yang ditetapkan dalam SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974, milik almarhum Binsar Panggabean, ayah kandung Herlambang Panggabean.
Ingatkan Petugas Kantor Pertanahan
Pada kesempatan itu, Asisten Ombudsman RI Bellinda Wasistiyana Dewanty sempat mengingatkan tim Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan, karena tidak membawa dokumen terkait perkara kasus tanah ini.
Hal ini bermula ketika Bellinda meminta agar tim Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan yang hadir dalam Pemeriksaan Lapangan itu, menyerahkan surat/dokumen terkait kasus ini.
Namun tim Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan justru mengatakan tidak membawanya. "Kan sudah kami surati tanggal 10 April lalu, agar Bapak membawa dokumen terkait," tegas Bellinda.
Berita Acara Pemeriksaan
Pemeriksaan Lapangan yang dipimpin Asisten Muda Ombudsman RI Bellinda Wasistiyana Dewanty itu, menghasilkan tiga pokok kesimpulan.
Pertama, berdasarkan data pada Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan, bahwa SHM No 19/SHGB No 196 atas nama PT Musim Semi Mas/PT Musim Mas) berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli dengan luas 3.346 M2. Adapun SHM No 19 mengacu pada SK Gubernur Sumut No SK: 77/DA/HML/DS/1974 tanggal 28 Februari 1974.
Kedua, berdasarkan keterangan Pelapor (Herlambang Panggabean-red), titik lokasi SHGB No 196 sesuai dengan SHM No 19. Namun, alas hak tanah pelapor berdasarkan SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974. Selanjutnya menurut keterangan Pelapor, diketahui tahun SK adalah tahun 1974 (dokumen asli tersebut akan disampaikan kepada Ombudsman RI).
Ketiga, Kantor Pertanahan Kota Medan akan menyampaikan dokumen terkait kepada Ombudsman RI, setelah disampaikannya surat permintaan dokumen yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan.
Dibeli dari Sarwo Hardjo
Seperti diberitakan sebelumnya, Herlambang Panggabean, selaku ahli waris almarhum Binsar Panggabean, menyebut PT Musim Mas Grop telah menyerobot tanahnya yang berlokasi di Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.
Ia menjelaskan, tanah seluas 52.820 M2 tersebut awalnya milik Sarwo Hardjo yang diperolehnya berdasarkan SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974.
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN