Kejagung Sita 38 Aset dalam Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, Nilainya Capai Rp846 Miliar
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Sidang perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan terdakwa Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, kembali memanas setelah pihak terdakwa mengajukan eksepsi atau perlawanan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kuasa hukum Djoko, Willyam Raja D Halawa, menegaskan bahwa dakwaan yang menyebut adanya kerugian negara sekitar Rp141 miliar tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi hukum serta keuangan perusahaan saat ini.
Ia menjelaskan, perkara tersebut sebelumnya telah masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga PN Surabaya dan bahkan telah diputus pailit pada 29 Februari 2024. Dengan demikian, menurutnya, pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan sudah berada di bawah kewenangan kurator.Baca Juga:
"Kerugian yang dimaksud tidak lagi berada dalam kekuasaan klien kami sebagai direktur. Jadi narasi memperkaya diri itu tidak tepat," ujar Willyam di persidangan, Rabu (6/5/2026).
Pihaknya juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan JPU, termasuk apakah seluruh kerugian perusahaan otomatis dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.
"Apakah semua kerugian perusahaan otomatis menjadi kerugian negara? Itu yang harus dibuktikan," tegasnya.
Willyam menambahkan, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dan disahkan dalam RUPS periode 2020–2024, transaksi yang dipersoalkan masih tercatat sebagai piutang perusahaan dan sedang dalam proses penagihan melalui kurator.
"Ini bertentangan dengan dakwaan yang menyebut kerugian negara," katanya.
Sementara itu, terdakwa Djoko Sutrisno juga menegaskan bahwa dakwaan JPU tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia menyebut nilai transaksi masih berstatus piutang, bukan kerugian final.
"Masih dalam proses penagihan, jadi tidak tepat jika langsung disebut kerugian negara," ujarnya.
Dalam perkara ini, JPU Kejati Sumut mendakwa empat orang terdakwa, yakni eks pejabat PT Inalum dan Dirut PT PASU, atas dugaan korupsi penjualan aluminium alloy pada 2019 dengan skema pembayaran yang diubah dari SKBDN menjadi dokumen D/A 180 hari, yang diduga menyebabkan gagal bayar.
Akibatnya, negara disebut mengalami kerugian sekitar USD 9,04 juta atau setara Rp141 miliar.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) deng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara e
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu. Menur
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saipul Abdi, mengungkapkan adanya dugaan permintaan dari seorang penyidik kejaksaan saat d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun langsung ke Kabupaten Aceh Singkil untuk mengasistensi pe
NASIONAL
KARO Dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Se
PERISTIWA
HUMBAHAS Polda Sumatera Utara masih mendalami keterlibatan delapan orang yang diamankan terkait penyerangan di Desa Matiti, Kecamatan Do
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Tersangka penganiayaan berinisial RI alias KD (27) yang ditangkap Satreskrim Polres Langkat disebut merupakan adik dari seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Sekitar 20 siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan mengundurkan diri setelah bebera
PENDIDIKAN