MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 14 saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara serta proyek preservasi jalan di Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mendalami proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut dan Dinas PUPR Sumut.Baca Juga:
"Benar, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pengadaan barang dan jasa di BBPJN Sumut dan Dinas PUPR Sumut," kata Budi, Jumat (8/5/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, sejumlah pihak dari perusahaan swasta hingga aparatur sipil negara (ASN) turut dimintai keterangan. Beberapa di antaranya berasal dari PT Dalihan Natolu Group, PT Rona Namora, dan PT Ayu Septa Perdana.
Selain itu, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Satker PJN Wilayah I dan BBPJN Sumut.
Budi menyebut dua saksi berinisial RGS dan DA tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.
Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa tujuh ASN di Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumut pada Selasa (5/5/2026).
Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan suap proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Penyidik KPK saat ini terus mendalami aliran dana serta keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek infrastruktur jalan di wilayah Sumut.*
(tm/dh)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
