KPK Dalami Dugaan Korupsi Sertifikat K3 di Kemenaker, Aliran Uang dari Swasta Ikut Diselidiki

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait proses penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dalam pengusutan kasus tersebut, penyidik KPK memeriksa Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Kemenaker, Christianus Heru Widianto, sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme penerbitan sertifikasi K3 kepada para pemohon.

Baca Juga:

• KPK Periksa 14 Saksi Pengembangan Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut, ASN hingga Kontraktor Dipanggil

"Pemeriksaan terhadap saksi didalami pengetahuannya terkait proses dan mekanisme penerbitan sertifikasi K3 kepada para pemohon," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Selain itu, KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pegawai di Kemenaker yang berkaitan dengan proses pengajuan sertifikasi K3 dari pihak swasta.

Dalam perkara ini, penyidik turut memeriksa sejumlah pihak swasta berinisial JH, EMS dan TDS, serta ZF yang merupakan pejabat pembuat komitmen pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.

KPK menduga terdapat aliran dana yang berasal dari pihak swasta untuk kepentingan pengurusan sertifikasi K3.

"Pihak swasta juga diduga dimintai uang untuk melakukan penukaran valuta asing oleh salah satu tersangka dalam perkara ini untuk diberikan kepada oknum-oknum di Kementerian Ketenagakerjaan," kata Budi.

Hingga kini, KPK masih terus mendalami aliran uang dan peran sejumlah pihak dalam dugaan praktik korupsi tersebut.*

(mt/dh)

KPK Periksa 14 Saksi Pengembangan Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut, ASN hingga Kontraktor Dipanggil

Gus Ipul Konsultasi ke KPK soal Pengadaan Kemensos, Akui Banyak Terima Catatan dan Masukan

Masa Tahanan di KPK Diperpanjang, Eks Menag Tersangka Korupsi Kuota Haji: Salam buat Gus Ipul Ya

KPK Usut Dugaan Korupsi Sertifikasi Halal Program MBG, Potensi Kerugian Negara Rp49,5 Miliar

KPK Dorong Keluarga Aparatur di Asahan Jadi Benteng Integritas Antikorupsi

Noel Akui Tak Paham Kewajiban Lapor Gratifikasi ke KPK, Ungkap Penyesalan di Sidang Kasus K3 Kemnaker