BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
MEDAN — Nama Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara, Faisal Hasrimy, ikut disebut dalam dakwaan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024.
Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin, 18 Mei 2026.
Saat proyek berlangsung, Faisal diketahui menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat.Baca Juga:
Dalam dakwaan, jaksa menyebut Faisal berperan memperkenalkan pihak bernama Bahrun Walidin alias Baron kepada Kepala Dinas Pendidikan Langkat sebagai rekanan yang diarahkan untuk memenangkan proyek pengadaan smartboard.
Jaksa juga menyebut Faisal menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Langkat agar memasukkan anggaran pengadaan smartboard ke dalam Perubahan APBD 2024.
Selain itu, ia disebut turut terlibat dalam pembahasan hingga pelaksanaan proyek pengadaan perangkat pendidikan tersebut.
Dalam perkara ini, tiga terdakwa utama yang didakwa adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Disdik Langkat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra.
JPU Kejaksaan Negeri Langkat, David Ricardo Simamora, menyebut proyek pengadaan smartboard memiliki nilai anggaran mencapai Rp49,9 miliar yang bersumber dari dana SiLPA Perubahan APBD Langkat 2024.
Anggaran tersebut terbagi untuk pengadaan 200 unit smartboard tingkat SD senilai Rp31,99 miliar dan 112 unit untuk tingkat SMP senilai Rp17,91 miliar.
Dalam dakwaan, jaksa juga mengungkap adanya dugaan mark up harga. Smartboard yang dibeli dari distributor dengan harga sekitar Rp30 juta per unit disebut dinaikkan hingga Rp158 juta per unit dalam sistem e-katalog.
Terdakwa Budi Pranoto disebut berperan sebagai distributor yang menjanjikan pembagian keuntungan hingga 44 persen dari nilai kontrak setelah pajak sebagai imbalan pengondisian proyek.
Jaksa juga menilai pengadaan tersebut tidak didasarkan pada analisis kebutuhan sekolah maupun usulan dari satuan pendidikan penerima.
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL